SOLO, MettaNEWS – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Abdul Kharis Almasyhari soroti dugaan kebocoran data pemilih pada Pemilu 2024.
Politikus PKS ini menyampaikan hal tersebut saat bertemu dengan awak media, Rabu (20/12/2023). Dalam kegiatan Bincang-Bincang Pemilu dengan tema Kebocoran Data KPU dan Keamanan Pemilu 2024 di Sakaw Coffee, Jalan Adisucipto Solo.
Kharis menegaskann Pemerintah harus bisa mengambil tindakan tegas terkait kebocoran data diri masyarakat ini.
“Kita tidak bisa mengatakan ini pasti kebocoran dari KPU. Karena pengumpulan data masyarakat ini masih terus terjadi hingga sekarang,” kata Kharis.
Kharis menyebut Kominfo pernah mengklarifikasi dari pengendali data dalam hal ini KPU. Karena pada saat itu data yang bocor mirip dengan data KPU.
“Sebenarnya data yang bocor ini sulit digunakan. Karena pengguna juga bisa kena jerat hukum bila menggunakan untuk kejahatan. Tapi amanat dari undang-undang ini tidak boleh bocor,” tandasnya.
Siapapun pengendali data lanjut Kharis harus menjamin keamanan data pribadi.
“Siapapun tidak cuma KPU bisa lembaga negara ataupun lembaga swasta. Karena saat ini yang punya hajat adalah KPU maka harus berhati-hati dan menjaga betul, menjamin agar data tidak bocor,” tegasnya.
Caleg Dapil V Jawa Tengah ini menuturkan data yang bocor ini bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif. Atau dimanfaatkan oleh orang secara tidak sah.
“Persetujuan kita terhadap KPU adalah untuk Pemilu bukan untuk kampanye. Kalau kemudian dimanfaatkan untuk peserta misalnya caleg ya nanti justeu calegnya bisa bermasalah karena menggunakan data secara tidak sah,” tandasnya.
Kharis mengimbau pada semua caleg untuk tidak tergiur pada tawaran pasar gelap data hasil curian. Karena bisa terkena undang-undang.
“Lebih baik mencari, memgumpulkan data sendiri sesuai dengan persetujuan langsung dengan para subyek data. Karena beresiko,” pungkasnya.
