Dipingit PKB Tak Boleh Banyak Bicara Pilpres, Cak Imin Beri Isyarat Takut Kepancing

oleh
Cak Imin
Ekspresi Ketua Umum PKB, Cak Imin yang dipingit partainya untuk tidak boleh berbicara soal Pilpres 2024, Selasa (20/6/2023) | MettaNEWS / Adinda Wardani

SOLO, MettaNEWS – Jelang pemilu 2024, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ‘dipingit’ untuk tidak mengutarakan hal apapun terkait Pilpres maupun Pileg 2024 ke awak media.

Keputusan tersebut diambil atas kesepakatan yang didapatkan dari Rapat Pleno DPP PKB di Jakarta Pusat pada Senin (19/6/2023).

Cak Imin yang menemui Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Rumah Dinas, Loji Gandrung, Selasa (20/6/2023) juga menegaskan bahwa ia tengah menjalani ‘pingitan’.

“Saya sudah nggak boleh ngomong Pilpres sekarang, pokoknya nggak boleh ngomong Pilpres. Pokonya ngomong yang lain aja,” ujar Cak Imin sembari memberikan isyarat menutup mulut.

Cak Imin mengaku mendapat banyak nasehat dari Anggota Dewan Syuro Nahdlatul Ulama (NU), sebab terlalu sering berbicara soal Pilpres. Itulah mengapa ia dilarang untuk berbicara teekait hal itu.

“Ya Kyai Dewan Syuro menasehati saya supaya nggak banyak omong soal Pilpres, terlalu banyak omong lah,” bebernya.

Meski begitu, menurut Cak Imin ia tidak terlalu banyak membahas soal Pilpres kepada media di waktu-waktu sebelumnya. Hanya saja ia takut terpancing ketika ditanya soal hal tersebut.

“Ya supaya nggak salah omong. (selama ini) Nggak sih, khawatir. Ini mau kepancing (sambil tertawa). Bolak balik diginiin (ditanya soal Pilpres) takut kalau kepancing,” kata Cak Imin.

Sebelumnya, DPP PKB memutuskan Cak Imin untuk ‘dipingit’ jelang Pemilu 2024. Berdasarkan hasil tersebut, PKB tetap yakin dengan komitmen Partai Gerindra sebagai mitra koalisi.

Ketua DPP PKB Yusuf Chudlori menyebut pingitan itu merupakan aalah satu putusan dari hasil rapat.

“Tadi sempat ada diskusi yang lumayan menghangat soal Pilpres 2024. Rapat pleno DPP akhirnya memutuskan agar Gus Muhaimin Iskandar mulai hari ini dipingit tidak boleh berbicara soal Pilpres, cukup nanti mendelegasikan kepada pengurus DPP,” ujar Yusuf, Senin (19/6/2023).