SOLO, MettaNEWS – Kantor Kelurahan Banjarsari, Solo terdampak pembangunan Underpass Joglo. Jika sesuai rencana kantor kelurahan tersebut akan pindah ke belakang SMPN 18 Solo.
Camat Banjarsari, Beni Supartono Putro menyebut pemindahan kantor kelurahan memerlukan dana Rp 8 miliar.
“Rp 8 miliar itu mungkin gabungan dari pengadaan tanah dan pembangunan fisik. Rencana di sana (pindah ke belakang SMPN 18 Solo) betul. Tapi info dari bidang aset mundur pengadaannya. Lha kenapa mundurnya saya tidak tahu,” ujarnya ketika kepada MettaNEWS, Senin (22/5/2023).
Nominal tersebut merupakan kalkulasi dari kelurahan untuk pengadaan tanah serta pembangunan gedung layanan masyarakat. Dana ini belum final mengingat masih ada proses hitung menghitung dengan pihak terkait.
“Kalau untuk anggaran pembelian tanah di bidang aset. Tapi kalau pembangunan fisik kantornya di DPA kecamatan. Barulah keluar nominal. Setelah semua oke, baru appraisal (penilaian-red),” terang Beni.
Pihaknya menyebut saat ini rencana pembebasan tanah baru sampai tahap pengumuman luasan lahan yang mengenai di dua kelurahan. Yakni Kelurahan Kadipiro dan Banjarsari, sedangkan Kelurahan Joglo dan Nusukan belum termasuk.
Khusus untuk pembebasan lahan Kelurahan Banjarsari, saat ini baru sampai pada pengumuman data fisik dan yuridis.
”Fisik dan yuridis itu yang diumumkan peta tanah untuk pembangunan. Terus kemudian tahapan setelah pengumuman warga diminta sanggah,” bebernya.
“Kira-kira mana yang setuju dan mana yang tidak kalau tidak setuju ngisi formulir kenapa. Terus suruh menyampaikan. Secara prinsip yang kondusif Banjarsari karena warganya sedikit. Yang paling banyak Kadipiro 3 orang semuanya nuntut pembelian,” sambung Beni.
Menunggu Pengumuman Luasan Lahan Kantor Kelurahan Banjarsari
Lebih lanjut, saat ini kantor Kelurahan Banjarsari masih proses tahapan hasil pengukuran.
Saat ini warga pun baru proses penawaran luasan tanah yang terdampak proyek.
“Ada yang kena misal 100 meter yang kena 25 meter, warga minta 100 meter itu dibeli sekalian. Saat ini baru proses nego. Permohonan warga untuk sekalian tanahnya kebali sebagai lokasi pembangunan,” jelas Beni.
Warga meminta agar tanah yang awalnya terdampak beberapa meter saja menjadi lahan proyek. Total ada 3 warga Kadipiro yang menuntut pembelian tanah.
“Kemarin baru rapat dengan BPN dengan tim bahwa ya kebutuhan pengadaan tanah sebatas itu. Kalau sisanya masih 50 persen lebih hemat dari timnya tetap diteruskan,” jelas dia.
“Sisanya 25 persen dari total mungkin baru sekalian, ini baru masalah di Kadipiro ada 3 warga yang nuntut tanahnya dibeli semua.
Padahal kebutuhan dari jalur itu tidak sampai ke belakang, hanya bagian depan,” ujar Beni.
Untuk itu pihaknya menunggu jawaban dari Direktoral Jenderal Bina Marga mengenai masalah ini.
“Itu menyisakan banyak yang berkurang lebih sedikit. Daripada yang sisa makanya tim ini baru cari jawaban dari permohonan warga untuk pembelian,” pungkasnya.
