SOLO, MettaNEWS – Usai melakukan pelunasan tunggakan utang pajak, KPP Madya Surakarta mengembalikan barang jaminan yang disita milik wajib pajak.
KPP Madya Surakarta dalam hal ini diwakili Juru Sita Pajak Negara (JSPN) melakukan serah terima pengembalian jaminan pelunasan sisa tagihan utang pajak berupa 2 (dua) buah BPKB kepada wakil wajib pajak berinisial PT AK di Surakarta (Senin, 25/7/2022).
Dalam pertemuan tersebut wajib pajak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pengembalian Barang Jaminan Sita. Serah terima dilakukan di ruang seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3) KPP Madya Surakarta dan dihadiri oleh Kepala KPP Madya Surakarta, Guntur Wijaya Edi, Kepala Seksi P3, JSPN, beserta wakil wajib pajak.
Pengembalian jaminan pelunasan utang pajak ini dilaksanakan setelah dilunasinya seluruh tunggakan pajak sebelum dilakukan proses eksekusi lelang.
“Melalui upaya-upaya pendekatan persuasif, kami mendorong wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya. Alhamdulillah per hari ini tunggakan PT AK lunas sehingga BPKB nya kami kembalikan,” jelas Guntur.
Sebelumnya diketahui PT AK memiliki tunggakan pajak senilai Rp 3,4 miliar dan aset yang dijaminkan berupa BPKB dari 2 (dua) unit kendaraan roda empat yakni Truk Mitsubishi dan Isuzu Panther yang disita pada tanggal 20 April 2022.
Guntur menerangkan, BPKB merupakan salah satu surat berharga yang dapat dijadikan jaminan oleh wajib pajak dalam pelunasan sisa tagihan utang pajak.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
Objek sita adalah barang penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak. Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak.
“Kami mengimbau, para penunggak pajak agar segera melunasi utang pajaknya sebelum dilakukan hard collection. Sebab hal tersebut bisa berimplikasi kepada nama baik perusahaan,” tutup Guntur.
