SOLO, MettaNEWS – Pesatnya perkembangan ekonomi digital di Indonesia dinilai membawa tantangan baru berupa meningkatnya risiko penyalahgunaan data pribadi dan ancaman keamanan siber. Karena itu, literasi digital dan perlindungan data masyarakat dinilai menjadi kebutuhan mendesak di tengah semakin masifnya aktivitas keuangan berbasis teknologi.
Hal tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional bertema “UMKM Tangguh di Era Ekonomi Digital: Membangun Kesadaran Keamanan Siber” yang digelar Pusat Keunggulan IPTEK (PUI) Center for Fintech and Banking Universitas Sebelas Maret (UNS) di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS, Kamis (18/6/2026).
Ekonom sekaligus Guru Besar UNS, Prof. Wimboh Santoso, menegaskan bahwa perlindungan data pribadi kini menjadi isu penting yang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan ekonomi digital.
Menurutnya, data pribadi yang tidak terlindungi dengan baik berpotensi disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk berbagai tindak kejahatan digital, mulai dari penipuan, pembobolan akun, hingga transaksi ilegal atas nama korban.
“Dengan demikian, perlindungan data pribadi bukan hanya isu teknis, tetapi juga bagian dari kesadaran bersama untuk menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab,” ujar Wimboh.
Ia menjelaskan, hampir seluruh aktivitas masyarakat saat ini telah beralih ke sistem digital, termasuk transaksi pembelian barang dan jasa. Kondisi tersebut membuat masyarakat perlu memiliki pemahaman lebih kuat mengenai risiko keamanan data dan cara melindungi informasi pribadi.
Menurutnya, edukasi digital yang berkelanjutan menjadi kunci utama untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi di ruang siber.
“Dengan meningkatnya literasi digital, masyarakat diharapkan lebih kritis dan berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di berbagai platform,” katanya.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menegaskan bahwa perkembangan teknologi keuangan harus diimbangi dengan perlindungan konsumen dan penguatan manajemen risiko.
“Perkembangan produk dan layanan keuangan harus berjalan seimbang antara inovasi dan perlindungan konsumen. Masyarakat harus dapat memanfaatkan layanan keuangan secara aman, nyaman, dan bertanggung jawab,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dicky juga menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam memperkuat ekosistem UMKM digital di Indonesia. Mahasiswa dinilai tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga agen literasi digital dan keuangan di masyarakat.
Ia mencontohkan perkembangan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang kini semakin terintegrasi dengan berbagai teknologi untuk mempermudah transaksi digital bagi pelaku UMKM.
“QRIS saat ini terus berkembang, termasuk integrasi dengan berbagai teknologi seperti API dan perangkat soundbox yang dapat memberikan konfirmasi transaksi secara langsung,” jelasnya.
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, Internasionalisasi, dan Informasi UNS, Prof. Irwan Trinugroho, mengatakan digitalisasi sektor keuangan memang menjadi game changer dalam mendorong inklusi keuangan nasional. Namun di sisi lain, percepatan digitalisasi juga menghadirkan ancaman keamanan siber yang harus diantisipasi secara serius.
“Digitalisasi merupakan game changer dalam inklusi keuangan, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan berupa risiko keamanan siber yang harus diantisipasi secara serius,” ujarnya.
Karena itu, UNS menilai kolaborasi antara akademisi, regulator, dan industri menjadi langkah penting untuk membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.
Seminar tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan Bank Indonesia, OJK, Crowe Indonesia, Indodax, Pemerintah Provinsi, dosen, dan ratusan mahasiswa dari berbagai program studi di lingkungan UNS.
