JAKARTA, MettaNEWS — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sinergi lintas sektor. Hal ini mengemuka dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) 2026 dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor” yang digelar di Balai Kartini, Senin (25/5/2026).
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menekankan pentingnya kolaborasi antara OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, serta kementerian dan lembaga teknis lainnya dalam mendorong percepatan ekonomi di daerah.
“Berbagai tantangan dinamika global saat ini tidak boleh menurunkan optimisme Indonesia. Justru inilah saat untuk membuktikan bahwa kekuatan Indonesia salah satunya berasal dari ekonomi daerah. Kita harus bersinergi dan berkolaborasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya menopang ekonomi nasional,” papar Friderica.
KNPED 2026 turut dihadiri sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti. Sejumlah kepala daerah juga hadir, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Jambi Al Haris, dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.
Friderica menjelaskan, sejak 2024 OJK telah mengembangkan Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang berfokus pada optimalisasi potensi ekonomi lokal melalui kolaborasi berbagai pihak untuk membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Program ini telah diterapkan di 40 kabupaten/kota dengan fokus pada sektor agrikultur dan ekonomi kreatif.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Hernawan Bekti Sasongko, menyampaikan bahwa Program PED diharapkan memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah serta masyarakat.
“Kita terus mendorong PED agar semakin luas dan mampu memberikan kontribusi nyata melalui kolaborasi dalam membangun ekosistem ekonomi di daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sangat bergantung pada kekuatan ekonomi daerah. Pemerintah, kata dia, terus mendorong berbagai program seperti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), digitalisasi ekonomi, pengembangan industri semikonduktor, hilirisasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, juga mengapresiasi langkah OJK dalam memperkuat koordinasi sektor jasa keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Menurutnya, akses pembiayaan yang tepat sasaran akan memperkuat UMKM dan daya beli masyarakat.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menekankan pentingnya sinergi kebijakan pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Pertumbuhan ekonomi dimulai ketika kebijakan pusat dan daerah bergerak bersama dan manfaatnya dirasakan hingga rumah tangga,” tuturnya.
OJK mencatat, implementasi Program PED telah menyasar berbagai sektor unggulan daerah. Di Sumatera Selatan, program difokuskan pada pengembangan ekosistem kopi dengan potensi nilai ekonomi mencapai Rp129 triliun.
Di Jawa Timur, penguatan dilakukan pada sektor susu sapi perah dengan nilai ekonomi Rp49,5 triliun. Sementara di Jawa Tengah, program mendukung ketahanan pangan melalui komoditas padi, jagung, dan rajungan dengan potensi hingga Rp1.684 triliun. Di DKI Jakarta, PED mendorong pengembangan ekonomi kreatif dengan potensi mencapai Rp2.130 triliun pada 2029.
Ke depan, OJK menegaskan akan terus memperluas implementasi Program PED melalui kolaborasi lintas sektor guna menjadikan daerah sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
