SOLO, MettaNEWS – Berbeda dari pemilihan sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surakarta memperkirakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta 2024 minim potensi kerawanan dan sengketa.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Surakarta, Poppy Kusuma Nataliza mengungkapkan hingga saat ini dinamika Pilkada di Solo termasuk daerah yang minim temuan kasus.
“Untuk Pilkada 2024 nanti kami berkaca pada tahun 2020. Waktu itu ada calon perseorangan dan sekarang tidak ada, semua lewat partai. Kalau calon perseorangan itu lebih memungkinkan sentiment ke pribadi lebih besar,” ungkap Poppy.
Di sela-sela kegiatan peningkatan kapasitas internal Optimalisasi Pengelolaan Media dalam Pengawasan Pilkada 2024 di Solo, Rabu (26/6/2024), Poppy menyampaikan Bawaslu tetap mewaspadai berbagai kemungkinan yang terjadi.
“Potensi kerawanannya lebih tinggi 2020. Kalau menurut saya karena 2020 waktu itu ada perseorangan kalau ini enggak ada. Kalau ini kan belum belum terlihat seperti itu dan tahun ini kan enggak akan mungkin ada perseorangan,” tuturnya.
Poppy menyebut sentiment perorangan waktu 2020 banyak laporan yang masuk ke Bawaslu soal pemalsuan dukungan.
“Sampai ada laporan kepada kita juga kan laporan pidana pemilihan seperti pemalsuan surat dukungan dan KTP. Kalau di paslon saat ini nanti gabungan partai politik kan enggak akan ada seperti itu. Jadi ya hanya partai politik sendiri atau gabungan dari partai politik itu yang nanti akan mendaftarkan calonnya,” ujar Poppy.
Pihaknya mengungkapkan, kemungkinan akan ada sengketa saat proses penelitian pendaftaran di KPU.
“Misal dia tidak lolos administrasi kemudian di situ ada sengketa misalnya salah satu pasangan calon tidak ditetapkan, semacam itu ya,” imbuhnya.
Mengenai indeks kerawanan pilkada di Solo pada tahun 2024, pihaknya berharap tidak lebih tinggi daripada Pemilu 2024.
“Kalau mengacu pada Pemilu 2024 Solo ini masuk kategori sedang. Mudah-mudahan pada pilkada nanti sedang menuju rendah, bukan ke tinggi. Jadi, tidak lebih dari sedang. Selama ini Solo memang masuknya kategori sedang,” tuturnya.
Terkait kegiatan peningkatan kapasitas internal Optimalisasi Pengelolaan Media, Poppy menyampaikan Bawaslu menghadirkan pihak internal, yaitu pengawas di tingkat kecamatan dan eksternal.
“Kegiatan ini dilakukan beberapa kali, mulai dari coklit, pantarlih, penanganan pelanggaran, APK, kampanye, sampai dengan tahapan ini berakhir. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas secara internal,” pungkasnya.
