SOLO, MettaNEWS – Bawaslu Kota Surakarta mengusulkan program “Sekolah Demokrasi” sebagai langkah penguatan pendidikan politik bagi konstituen partai politik dalam menyongsong Pemilu 2029.
Usulan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama pimpinan DPRD Kota Surakarta yang digelar di ruang meeting pimpinan DPRD, Selasa (28/4/2026).
Audiensi diterima langsung Ketua DPRD Surakarta Budi Prasetyo, didampingi unsur pimpinan DPRD yakni Ardianto, Muhammad Bilal, dan Sudaryono. Sementara dari pihak Bawaslu hadir Ketua, anggota, serta jajaran sekretariat.
Pertemuan berlangsung dinamis saat Bawaslu memaparkan konsep penguatan kelembagaan demokrasi di masa non tahapan pemilu melalui program Sekolah Demokrasi.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Surakarta, Agus Sulistyo, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk menyasar konstituen partai politik sebagai peserta.
“Sekolah Demokrasi ini menjadi wadah pembelajaran tentang demokrasi, kepemiluan, etika politik, pencegahan pelanggaran, hingga penguatan peran partai politik dalam sistem demokrasi,” terang Agus.
Dalam pelaksanaannya, program ini direncanakan melibatkan kolaborasi dengan Pemerintah Kota Surakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), DPRD, serta kalangan akademisi.
Ketua Bawaslu Surakarta, Budi Wahyono, berharap program ini dapat mendorong partai politik untuk lebih aktif berperan sebagai agen pendidikan politik di tengah masyarakat.
“Melalui Sekolah Demokrasi, kami berharap partai politik dapat meningkatkan literasi demokrasi sekaligus memperkuat kualitas partisipasi publik dalam proses demokrasi,” pungkasnya.
Program ini diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam menyiapkan ekosistem demokrasi yang lebih matang dan berkualitas menjelang Pemilu 2029.
