SOLO, MettaNEWS – Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait penggeledahan rumah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (7/1/2025)
Penggeledahan tersebut memicu berbagai spekulasi, termasuk dugaan politisasi di tubuh KPK dan kepolisian, terutama setelah Jokowi tak lagi menjabat sebagai presiden. Jokowi menegaskan bahwa penggeledahan tersebut merupakan bagian dari proses hukum biasa.
“Tidak ada itu (politisasi). Proses hukum biasa,” ujar Jokowi ketika ditemui di kediamannya, Rabu (8/1/2025).
Saat ditanya soal dugaan pengalihan isu pasca laporan investigasi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menyebut keterlibatan pihak tertentu dalam aliran dana gelap, Jokowi menjawab singkat.
“Ya namanya isu saja, kenapa harus ditanggapi? Kan sudah ada klarifikasinya yang jelas dari OCCRP.”
Jokowi juga memberikan tanggapan soal rumor bahwa kedekatannya dengan PDI Perjuangan semasa menjabat disebut-sebut menghambat proses hukum terhadap Hasto.
“Ya memang dekat, saya kan dengan PDIP memang dekat,” ujarnya.
Namun, Jokowi menegaskan bahwa kedekatan tersebut tidak mempengaruhi proses hukum.
“Kita nggak pernah urusan hukum ya proses hukum. Baik di kepolisian, di kejaksaan, di KPK. Jadi tidak ada intervensi apa pun saat saya menjabat,” katanya.
Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming itu pun meminta agar isu-isu semacam ini tidak lagi dikaitkan dengan dirinya.
“Ditanyakan saja ke pihak yang berwenang, jangan ditanyakan ke saya,” pungkas Jokowi.
