SOLO, MettaNEWS – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bekerjasama dengan Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (MIH UMS), Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA), dan Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIS) menyelenggarakan Seminar Nasional dan Call for Papers dengan Tema “Aktualisasi Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Konstitusional Indonesia” yang berlangsung 5-6 Juli 2022 di Alana Hotel Solo.
Ketua MAHUTAMA & HIPIIS Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, M.Hum memaparkan, hasil dari seminar tersebut adalah beberapa rekomendasi diantaranya adalah penundaan amandemen UUD 1945.
“Kami memperhatikan munculnya wacana untuk melaksanakan amandemen UUD 1945. Kami setuju bahwa UUD 1945 bisa diamandemen namun tidak dalam waktu dekat ini,” kata Aidul saat ditemui Rabu (6/7/2022).
Aidul menyebut penundaan amandemen UUD 1945 ini untuk menghindari kepentingan-kepentingan politik tertentu misalnya usulan jabatan melebihi aturan yang sedang berjalan.
“Untuk menghindari pengalaman buruk masa lalu dengan sistem pemerintahan orde baru yang otoriter. Dalam seminar ada satu kesepakatan bahwa harus melakukan perubahan UUD tapi tidak dalam waktu dekat ini untuk menghindari kepentingan politik tertentu,” tegas Aidul.
Kegiatan ini dibagi kedalam tiga sesi. Sesi pertama adalah Seminar Nasional yang menghadirkan satu Keynote Speaker dan lima tokoh nasional lain sebagai narasumber. Untuk Keynote Speaker disampaikan oleh Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, yang merupakan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Periode 2019-2024, sedangkan untuk narasumber seminar disampaikan oleh Prof. Dr. M Din Syamsuddin, (Pakar Politik Islam/Guru Besar FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), Prof. Sofyan Effendi, (Pakar Ilmu Pemerintahan/Guru Besar FISIPOL Universitas Gadjah Mada), Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari,(Pakar Hukum Tata Negara/Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta), Dr. Ma’ruf Cahyono, (Sekretaris Jenderal MPR-RI), dan Dr. Ma’mun Murod, (Pakar Politik /Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta).
Pada sesi yang kedua dilanjutkan dengan kegiatan diskusi panel, tujuan dari kegiatan ini adalah agar para peserta yang telah membuat makalah/paper dapat mendiskusikan pemikirannya dengan para panelis.
“Total peserta hadir pada kegiatan panel ini berjumlah 36 orang yang berasal dari berbagai penjuru di Indonesia. Kegiatan diskusi panel ini dibagi dalam empat kelompok dengan tema yang berbeda-beda,” ujar Aidul.
Kelompok Panel I mendiskusikan tema Aktualisasi Pancasila dalam Perubahan UUD 1945, kelompok panel II mendiskusikan Aktualisasi Pancasila dalam Sistem Pemerintahan Negara, kelompok III membahas Aktualisasi Pancasila dalam Sistem Hukum dan Perundang-undangan, dan kelompok terakhir panel IV mendiskusikan Aktualisasi Pancasila dalam Pembentukan Etika Bernegara.
Pada sesi terakhir kegiatan ini adalah perumusan dan pembacaan hasil seminar dan diskusi panel. Pada sesi ini masing-masing perwakilan kelompok panel memberikan sumbangsih pemikiran tentang bagaimana seharusnya Pancasila diaktualisasikan dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia.
Aidul memaparkan secara umum, hasil seminar dan diskusi panel pada kegiatan ini adalah meyakini Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia (darul ahdi) yang sudah selesai disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945.
“Oleh sebab itulah Pancasila harus diaktualkan sebagai bentuk kesaksian (darul syahadah) dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Aktualisasi Pancasila harus dilakukan secara komprehensif di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni mulai dari aspek aktualisasi Pancasila dalam Perubahan UUD 1945, Sistem Pemerintahan Negara, Sistem Hukum dan Perundang-undangan,” tuturnya.
Selain hasil tersebut, seminar juga merumuskan Demokrasi konstitusional Indonesia adalah demokrasi permusyawaratan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Oleh karenanya demokrasi konstitusional Indonesia bukan saja terwujud dalam bentuk demokrasi politik, tetapi juga bentuk demokrasi ekonomi.
“Sistem demokrasi yang berkembang setelah Amandemen UUD NRI Tahun 1945 belum sepenuhnya mengaktualkan nilai-nilai Pancasila yang ditandai dengan berkembangnya kecenderungan demokrasi berwatak liberal yang ditandai dengan menguatnya kekuatan oligarki ekonomi yang mengendalikan kehidupan politik dan pemerintahan yang pada gilirannya melahirkan kebijakan-kebijakan tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” tandas Aidul.
Aidul menekankan, amandemen UUD NRI Tahun 1945 perlu menghidupkan kembali sistem perencanaan negara secara kolektif dalam bentuk Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) serta penguatan MPR sebagai Lembaga negara yang memiliki kewenangan tertinggi.
“Pancasila harus menjadi sumber bagi etika kehidupan bangsa yang diwujudkan dalam semangat penyelenggara negara yang baik dan bersih dari KKN,” pungkas Aidul.
