BANYUMAS, MettaNEWS — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan paparan percepatan penanggulanan kemiskinan dalam Apel Komandan Satuan Komando Kewilayahan (Dansatkowil) Terpusat 2025 di Kabupaten Banyumas, Kamis (13/11/2025). Acara tersebut juga dihadiri Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak.
Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani kemiskinan maupun memperkuat ketahanan pangan. Ia menekankan perlunya collaborative governance, terutama bersama instansi vertikal dan aparat kewilayahan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
“Pemerintah provinsi tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus menerapkan pemerintahan kolaboratif dengan seluruh stakeholder, termasuk instansi vertikal. Babinsa adalah mitra strategis kami di lapangan,” ujarnya.
Dalam paparannya, Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa Kabupaten Pati menjadi rujukan keberhasilan model percepatan intervensi kemiskinan ekstrem. Pemkab Pati memberikan dukungan operasional sebesar Rp300 ribu per bulan bagi Babinsa dan Bhabinkamtibmas, yang kemudian ditambah oleh Pemprov Jateng sebesar Rp200 ribu. Total insentif operasional yang diterima mencapai Rp500 ribu per bulan.
Dukungan itu dinilai berhasil memastikan pendampingan intensif terhadap warga miskin. Selain itu, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) turut mendapatkan tambahan Rp250 ribu untuk meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat miskin.
Pemprov Jateng pada tahun ini mengalokasikan perbaikan untuk 995 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pati, dari total 17 ribu unit RTLH yang ditangani di seluruh Jawa Tengah. Gubernur menegaskan bahwa program tersebut bukan sekadar perbaikan rumah, tetapi terintegrasi dengan intervensi kesehatan, pendidikan, peningkatan pendapatan, hingga perlindungan sosial.
“Tiga pilar—Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa—memantau langsung masyarakat miskin. Intervensinya bukan hanya bantuan sosial, tetapi rumahnya kita perbaiki, sanitasi kita siapkan, pekerjaannya dibantu, dan pendidikan anak-anaknya kita jamin,” jelasnya.
Model kolaboratif ini menunjukkan hasil signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, persentase penduduk miskin turun dari 9,58 persen (September 2024) menjadi 9,48 persen (Maret 2025), atau mengalami penurunan 0,10 persen.
“Kalau pola ini diterapkan seluruh kabupaten/kota, tidak akan ada masyarakat miskin ekstrem di Jawa Tengah. Prinsipnya sederhana, kita keroyok bareng-bareng,” tegasnya.
Selain memaparkan kinerja penanggulangan kemiskinan, Ahmad Luthfi juga menyampaikan apresiasinya kepada Kodam IV/Diponegoro dan Babinsa yang berperan menjaga stabilitas keamanan. Stabilitas tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan minat investasi di Jawa Tengah.
“Membangun Jawa Tengah tidak bisa mengandalkan superman. Kita harus jadi super team. Dan TNI AD, melalui Babinsa, adalah bagian penting dari tim besar ini,” ujarnya.
