SEMARANG, MettaNEWS – Ratusan pengemudi ojek online (ojol) dan angkutan sewa khusus (ASK) dari berbagai daerah di Jawa Tengah memanfaatkan forum Sarasehan Mitra Ojol bersama Gubernur Ahmad Luthfi di GOR Jatidiri Semarang, Jumat (12/9/2025), untuk menyuarakan aspirasi mereka.
Keluhan yang disampaikan beragam, mulai dari beban pajak kendaraan, aturan regulasi, hingga perlindungan bagi pengemudi perempuan.
Salah seorang pengemudi menyoroti tingginya pajak kendaraan bermotor yang justru meningkat meski kendaraan semakin tua.
“Motor saya semakin tua justru opsennya naik. Dulu Rp151 ribu sekarang Rp225 ribu, padahal motor tahun 2013. Ini saya wadhul kepada Bapak,” ucapnya di hadapan Gubernur.
Perwakilan dari Solo Raya meminta adanya regulasi yang lebih tegas soal operasional ojol di Jawa Tengah.
“Segera terbitkan Pergub soal ojol, dan berikan sanksi tegas untuk yang melanggar aturan,” tegasnya.
Keluhan juga datang dari komunitas Maxim Semarang yang menilai syarat kepemilikan ASK dan Kartu Identitas Sewa Khusus (KISP) terlalu memberatkan.
“Kami sudah bikin ASK dengan susah payah, tapi dari 130 anggota baru 3 yang lolos. Mohon ada kebijakan untuk memperpanjang usia kendaraan,” ujarnya.
Isu perlindungan sosial tak luput dari perhatian. Seorang pengemudi menyinggung soal Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang tidak pernah diterima driver ojol.
“Kalau UMK bisa dapat BSU, driver ojol tidak pernah dapat,” ungkapnya.
Dari Banyumas Raya, perwakilan ojol menekankan pentingnya pengawasan terhadap aplikator.
“Sudah banyak bukti pelanggaran. Kami mohon Pak Gubernur bisa bantu wujudkan keadilan dan kesejahteraan ojol,” katanya.
Kelompok srikandi ojol juga menyampaikan kegelisahan mereka. Seorang driver perempuan mengaku sering menarik penumpang pada malam hari sehingga membutuhkan perlindungan ekstra.
“Kami perempuan juga bekerja, sering narik malam hari. Kami butuh perlindungan agar lebih aman,” ujarnya.
Ada pula yang menyoroti soal bantuan sosial.
“Saya janda sejak 2010, tapi tak pernah tersentuh bansos atau PKH. Mohon Bapak Gubernur bisa turun tangan,” tambahnya.
Selain itu, para pengemudi juga menuntut kejelasan tarif, perlindungan jangka panjang, serta meminta agar BPJS Ketenagakerjaan ditanggung pemerintah.
Menanggapi berbagai curhatan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan forum ini menjadi sarana pemerintah untuk menyerap langsung suara para pengemudi.
“Forum ini dalam rangka kita mendengar aspirasi yang harus kita serap. Ke depan saya tidak ingin kumpul begini lagi hanya untuk membahas permasalahan yang sama,” tegasnya.
Luthfi juga menekankan pentingnya tertib administrasi, khususnya kepemilikan SIM aktif, sebagai bagian dari keselamatan berkendara.
“Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian lebih banyak daripada pembunuhan. Itu sering berawal dari pelanggaran, salah satunya SIM. Maka SIM yang mati harus didata dan didaftarkan lagi,” ujarnya.
Dengan adanya forum ini, Gubernur berharap aspirasi ojol dapat dirumuskan menjadi kebijakan nyata yang meningkatkan kesejahteraan sekaligus keselamatan pengemudi di jalan raya.
