KABUPATEN SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya menekan laju inflasi menjelang akhir tahun 2025. Melalui Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Tlogo, Tuntang, Kabupaten Semarang, Senin (6/10/2025), Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya implementasi kebijakan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Kalau soal teknis, kita sudah bagus. Tapi yang penting, kebijakan itu harus ter-deliver ke masyarakat. Kita hanya pembuat kebijakan, pelaksananya bupati dan wali kota, dan yang merasakan adalah rakyat,” ujar Luthfi.
Ia menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar persoalan angka statistik, melainkan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari.
“Kita keroyok bareng-bareng. Polda juga harus aktif. Ini bukan cuma angka inflasi, tapi soal perut rakyat,” tegasnya.
Berdasarkan data TPID, inflasi Jawa Tengah pada September 2025 tercatat sebesar 2,65 persen (year on year), dengan harga komoditas pangan relatif stabil. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jateng pada triwulan II 2025 mencapai 5,28 persen (yoy), lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,12 persen. Secara triwulanan (qtq), Jateng menempati posisi ketiga tertinggi di Pulau Jawa, setelah Jawa Timur dan Jawa Barat.
Harga bahan pokok di pasaran saat ini terpantau cukup stabil. Di antaranya:
-
Beras medium: Rp 13.407/kg (di bawah Harga Acuan Pemerintah/HAP)
-
Beras premium: Rp 15.915/kg (6,81% di atas HAP)
-
Cabai rawit merah: Rp 32.333/kg (43% di bawah HAP)
-
Bawang putih Kating: Rp 35.333/kg (naik 10,42% dari HAP)
-
Minyak goreng curah: Rp 17.791/liter
-
Minyakita: Rp 16.326/liter
-
Telur dan daging ayam ras: mengalami kenaikan, namun masih dalam batas wajar
Untuk menjaga stabilitas harga, Pemprov Jateng terus menjalankan sejumlah langkah konkret seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), Sidak beras premium dan Penguatan cadangan beras dan minyak goreng melalui Bulog dan BUMD.
Selain itu, Pemprov juga mendorong program strategis seperti ekosistem ekonomi syariah dan Program Desa Maju dan Berdaya. Program ini merupakan bagian dari prioritas Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal dari akar rumput.
Melalui forum TPID ini, Gubernur mengajak semua pihak—termasuk instansi vertikal, BUMD, dan jajaran kepolisian—untuk bersinergi aktif, agar berbagai kebijakan pengendalian inflasi benar-benar berdampak langsung pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
“Inflasi yang terkendali hanya akan berarti jika harga di pasar juga terjangkau. Dan itu hanya bisa dicapai jika kita semua bekerja bersama,” tutup Luthfi.
