SOLO, Metta NEWS – Pemerintah Kota Solo menelusuri temuan adanya indikasi salah sasaran penerima bantuan rehab Rumah Tak Layak Huni atau Bantuan Sosial Perumahan Swadaya (BSPS).
Menanggapi temuan Komisi IV DPRD Surakarta pada penerima BSPS yang kurang tepat sasaran, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menegaskan masih menelusuri temuan-temuan tersebut.
“Temuan ini baru ditelusuri oleh Inspektorat. Nanti kita tindaklanjuti, kemarin langsung dicek,” kata Gibran ketika ditemui di Balai Kota, Jumat (26/11).
Gibran mengungkapkan masih menelusuri dugaan salah sasaran tersebut apalagi ada warga yang sudah menggunakan dana bantuan tersebut untuk merehab bangunannya.
“Ada yang katanya rumahnya tingkat 2 itu ya? ya nanti kita lihat dulu, kita telusuri kok bisa nompo (menerima) bantuan itu bagaimana,” tandas Gibran.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo, Ahyani, menjelaskan verifikasi penerima program BSPS dilakukan oleh tenaga fasilitator lapangan (TFL) dari kementerian.
“Harusnya ada verifikasi ulang harus disinkronkan penerima bantuan itu masuk kategori keluarga P (prioritas) berapa,” kata Ahyani.
Ahyani mengatakan seharusnya verifikasi dilakukan kembali dan lebih diperketat. Selain itu dari sisi keadilan, bantuan harus diberikan kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan lebih parah dan lebih membutuhkan.
“Bantuan untuk program BSPS ini ada yang dari pusat, provinsi dan CSR, besarannya beda-beda. Ada yang sampai 50 juta tergantung CSR nya. Kalau soal warga yang terlanjur menerima apakah harus mengembalikan atau bagaimana kita lihat nanti ya, kita lihat hasil penelusuran nanti,” tutur Ahyani.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi IV DPRD Surakarta Putut Gunawan mengungkap temuan salah sasaran penerima bantuan rehab RTLH bagi warga ini.
Menurut Putut, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan di Kelurahan Mojosongo, ada beberapa kejadian menonjol yang perlu menjadi catatan.
“Antara lain, ada rumah baru selesai dibangun dengan konstruksi beton, sudah jadi, tinggal kurang plafon, ternyata mendapatkan bantuan,” tutur Putut.
Selain itu di daerah Sibela di dalam kompleks Perumnas yang rumahnya sudah layak huni, mendapat bantuan untuk membuat kamar di lantai atas.
“Yang paling parah terjadi di Sabrang Lor, RW VIII dimana bantuan BSPS digunakan untuk membangun kamar lantai dua dan lokasi kamar tersebut berada di atas gang,” terangnya.
Putut juga mengungkapkan ada keluarga mampu yang mendapatkan BSPS. Dari hasil pemantauan tersebut, pihaknya menilai kinerja fasilitator dan surveyor tidak profesional.
Pihaknya berharap temuan tersebut mendapat perhatian dan evaluasi serius, agar kedepan bantuan dapat disalurkan lebih tepat sasaran.
