SEMARANG, MettaNEWS – Pembangunan di Jawa Tengah memasuki babak baru. Sepanjang 2025, kebijakan tidak lagi lahir semata dari ruang rapat birokrasi, melainkan dari kolaborasi senyap namun berdampak besar antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan perguruan tinggi.
Melalui kerja sama dengan 44 kampus negeri dan swasta, gagasan akademik turun langsung ke desa, pesisir, hingga wilayah rawan bencana, menghadirkan pembangunan yang lebih ilmiah, efisien, dan dekat dengan kebutuhan warga.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, kolaborasi tidak berhenti pada wacana.
Sebanyak 44 perguruan tinggi dilibatkan secara aktif untuk mengawal program-program prioritas daerah. Sinergi ini dirajut melalui Forum Rektor, yang menjadi ruang temu antara kebijakan publik dan nalar akademik.
Babak baru tersebut dimulai tak lama setelah pelantikan kepala daerah. Tepat pada 14 Maret 2025, atau hanya 22 hari setelah Ahmad Luthfi dan Taj Yasin resmi dilantik, nota kesepahaman ditandatangani bersama 44 rektor dan direktur perguruan tinggi. Sejak saat itu, kerja kolaboratif lintas sektor langsung bergerak.
Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama Pemprov Jateng, Yasip Khasani, menyebut setiap kampus diberi peran berbeda sesuai karakter dan keunggulan masing-masing.
“Setiap kampus diberi program berbeda sesuai karakter dan keunggulannya,” kata Yasip Khasani, Minggu (28/12/2025).
Menurutnya, kolaborasi ini meringankan beban pemerintah sekaligus membuat kebijakan lebih tepat sasaran karena disusun dari kajian akademik, diuji di lapangan, dan dievaluasi bersama.
Hingga akhir 2025, hasil kolaborasi mulai terasa. Sebanyak 44 perguruan tinggi terlibat aktif dalam 29 program gubernur.
Di sektor perumahan, Dinas Perumahan menggandeng 15 universitas melalui KKN Tematik untuk mengawasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Mahasiswa turun langsung memverifikasi kondisi rumah warga miskin agar bantuan tepat sasaran.
Di bidang kesehatan, perguruan tinggi swasta membantu Dinas Kesehatan menyosialisasikan sensus kesehatan dan program Speling.
Sementara di wilayah rawan bencana, BPBD Jawa Tengah bekerja sama dengan 24 perguruan tinggi untuk mitigasi dan penanganan bencana, memadukan peta risiko, kajian ilmiah, dan kesiapsiagaan masyarakat.
Yasip menegaskan, kolaborasi ini masih akan terus diperluas. Target ke depan bukan hanya 29, melainkan seluruh 136 program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2025–2030.
Pada 2026, sebanyak 72 perguruan tinggi swasta lainnya ditargetkan bergabung.
“Harapan kami, kerja sama ini juga ditiru oleh pemerintah kabupaten dan kota, supaya strategi pembangunan sejalan dan kampus benar-benar menjadi mitra daerah,” tuturnya.
Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Dr Wahid Abdulrahman, menilai kolaborasi ini bukan sekadar inovasi administratif, melainkan sejarah baru dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Kampus diberi keleluasaan memilih program sesuai potensi, wilayah, dan keahliannya.
“Manfaatnya besar. Pemerintah Provinsi Jateng dan masing-masing perguruan tinggi memiliki tujuan saling memberikan kemanfaatan,” ujar Wahid.
Ia menjelaskan, Pemprov mendapat keuntungan berupa dukungan tenaga ahli sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan.
Program juga dapat dipetakan sesuai wilayah dan kompetensi kampus. Penanganan stunting di Banyumas, misalnya, ditangani Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), sementara persoalan di Wonogiri dan Sragen diserahkan kepada Universitas Sebelas Maret (UNS).
Beberapa program unggulan lahir dari skema kolaborasi ini. Universitas Diponegoro (Undip) mengembangkan program desalinasi air payau menjadi air siap minum bagi masyarakat pesisir.
Di Kudus, mahasiswa KKN dilibatkan dalam pengawasan RTLH yang diluncurkan langsung oleh Gubernur Ahmad Luthfi. Program penanganan stunting, cek kesehatan gratis, hingga pelayanan Speling juga dijalankan bersama sejumlah kampus.
Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menegaskan bahwa kerja sama dengan perguruan tinggi bukan sekadar formalitas penandatanganan MoU. Yang dibangun adalah kerja tematik untuk mengawal pembangunan desa, pertanian, UMKM, kesehatan, hingga air bersih.
“Tahun 2025 kita gandeng 44 kampus. Tahun berikutnya, semua perguruan tinggi di Jawa Tengah akan kita libatkan,” kata Taj Yasin.
Langkah ini bahkan mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menilai kolaborasi pemerintah daerah dan kampus sebagai cara cerdas memastikan kebijakan publik berbasis kajian ilmiah.
“Ini good idea, good move. Supaya kalau kita bikin kebijakan itu bukan feeling-feeling-an, tapi benar-benar berdasarkan studi,” ujar Tito dalam sebuah forum nasional di Semarang.
Di Jawa Tengah, pembangunan kini tidak lagi berdiri sendiri di balik meja birokrasi. Ia hidup di ruang kelas, laboratorium, dan desa-desa. Ketika kampus turun tangan, kebijakan menemukan pijakan ilmiahnya—lebih akademik, lebih efisien, dan lebih membumi—serta meninggalkan arah yang lebih jelas bagi masa depan pembangunan daerah.
