SEMARANG, MettaNEWS – Jawa Tengah didorong menjadi pemicu percepatan penurunan stunting secara nasional. Keberhasilan Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang menekan prevalensi stunting hingga kisaran 2 persen akan dijadikan model untuk direplikasi di daerah lain di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Setwapres, Eddy Cahyono Sugiarto, seusai Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Hotel Novotel, Kota Semarang, Selasa (22/9/2026).
Eddy mengatakan, prevalensi stunting nasional saat ini berada di angka 19,8 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 14-15 persen pada 2029.
Menurutnya, pencapaian target tersebut membutuhkan komitmen kuat kepala daerah serta kerja lintas sektor. Sebab, persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi, tetapi juga sanitasi, lingkungan, infrastruktur, serta kondisi sosial keluarga.
Ia pun mengapresiasi keberhasilan Pemkab Demak dan Kabupaten Semarang dalam menekan angka stunting.
“Tadi juga ada good lessons dari dua kabupaten yang akan kami replika untuk ditiru di daerah lain, tidak hanya regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, tetapi seluruh Indonesia. Semoga apa yang sudah dilakukan Jawa Tengah ini bisa menjadi trigger daerah lain melakukan langkah serupa,” ungkap Eddy.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, prevalensi stunting di Jawa Tengah saat ini berada di angka 9,77 persen. Namun, masih terdapat kesenjangan antarwilayah karena sejumlah kabupaten memiliki prevalensi jauh lebih tinggi dibandingkan Demak dan Kabupaten Semarang.
“Penanganan ini sudah baik. Ada dua kabupaten yang dijadikan model penanganan stunting bagi kabupaten/kota lain untuk meniru, yaitu Demak dan Semarang. Mereka masing-masing sudah mencapai angka 2-an persen,” kata Ahmad Luthfi.
Luthfi menyebut Wonosobo, Banjarnegara, dan Purbalingga sebagai daerah yang perlu mendapat perhatian lebih dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Pemprov Jateng, lanjut dia, akan mengerahkan organisasi perangkat daerah terkait untuk melakukan intervensi secara terpadu. Daerah dengan prevalensi tinggi diminta tidak bekerja sendiri, tetapi belajar dari praktik yang telah diterapkan Demak dan Kabupaten Semarang.
Pendekatan yang digunakan bukan sekadar menyalin program, melainkan melalui metode amati, tiru, dan modifikasi (ATM) sesuai kondisi masing-masing daerah.
“Ini nanti akan kita intervensi dengan dinas terkait. Nanti akan kita keroyok seluruh daerah untuk belajar dengan Demak dan Semarang,” tegasnya.
Penanganan Stunting Harus Lintas Sektor
Luthfi menekankan, penanganan stunting tidak dapat dibebankan kepada satu instansi. Persoalan tersebut berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, gizi, pendidikan, pola asuh, sanitasi, lingkungan, hingga kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
Karena itu, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa harus memahami peran masing-masing dan bergerak dalam satu penanganan yang terintegrasi.
Dukungan dari pihak nonpemerintah juga terus diperkuat. Luthfi menyebut kontribusi Baznas dan CSR Bank Jateng untuk mendukung berbagai kegiatan penurunan stunting hingga saat ini hampir mencapai Rp21 miliar.
“Ini adalah penanganan yang komprehensif, milik kita bersama agar Jawa Tengah dan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Selain intervensi lintas sektor, Luthfi menyoroti pentingnya validitas data. Menurutnya, angka prevalensi stunting tidak boleh berhenti sebagai statistik, tetapi harus menjadi dasar untuk menentukan sasaran serta bentuk intervensi yang tepat.
Ia mencontohkan hasil pemeriksaan dokter spesialis keliling atau Speling di Wonosobo. Dari 10 balita yang diperiksa, sembilan di antaranya diketahui mengalami stunting.
Temuan tersebut, kata Luthfi, menunjukkan perlunya penguatan validasi data hingga tingkat lapangan agar pemerintah tidak keliru menentukan sasaran program.
“Maka saya tekankan daerah dengan stunting tinggi, kualifikasi data harus dilakukan mobilisasi, harus valid sehingga penanganan stunting bisa tepat sasaran, terprogram, berlanjut dan berkelanjutan. Tidak boleh hanya sebatas data,” katanya.
MBG Didorong Perkuat Intervensi
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Budi Setiyono mengatakan, persoalan stunting di Indonesia masih membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan.
Salah satu upaya yang akan disinergikan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
Menurut Budi, integrasi MBG dengan program penanganan stunting dapat memperkuat intervensi terhadap kelompok masyarakat yang rentan mengalami persoalan gizi.
“Kalau prevalensi stunting nasional pada 2024 bisa mencapai 19,8 persen, maka dengan adanya MBG khusus sasaran 3B itu akan bisa mengakselerasi capaian lebih progresif. Maka kita ingatkan kepala daerah untuk memanfaatkan distribusi MBG itu sehingga target penurunan stunting tercapai,” katanya.
Dengan menjadikan Demak dan Kabupaten Semarang sebagai rujukan, Pemprov Jawa Tengah mendorong percepatan penanganan stunting melalui intervensi yang terintegrasi. Upaya tersebut diarahkan agar penurunan prevalensi tidak sekadar menghasilkan angka statistik, tetapi memastikan anak-anak sasaran memperoleh layanan kesehatan, gizi, lingkungan, serta dukungan keluarga secara berkelanjutan.
