SEMARANG, MettaNEWS – Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tingkat Provinsi Jawa Tengah 2025 digelar pada Kamis, 4 Desember 2025, dengan menghadirkan sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Taj Yasin, serta Ketua DPRD Jateng Sumanto. Acara ini dirangkaikan dengan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) dan mengusung tema “Optimalisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Mewujudkan Jawa Tengah yang Berintegritas dan Kolaboratif.”
Dalam sesi dialog, Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyoroti pentingnya transparansi dalam proses penganggaran sebagai langkah strategis pencegahan korupsi. Ia menegaskan bahwa fungsi anggaran menjadi instrumen utama yang saat ini terus diperkuat oleh DPRD.
“Kami menekankan fungsi budgeting. Tahun ini APBD Jateng mencapai Rp24 triliun, dan kami punya hak di sana,” tegas Sumanto.
Ia menjelaskan bahwa seluruh proses penganggaran dilakukan secara terbuka, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Dengan sistem yang transparan, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi terkait penyusunan program dan prioritas pembangunan daerah.
“Di budgeting ini, kades dan bupati sudah paham soal transparan karena setiap orang bisa memasukkan aspirasi. Sistem yang sudah transparan ini membuat semua orang dapat mengakses. Jadi publik bisa mengetahui program mana saja yang menjadi prioritas,” ujarnya.
Selain itu, Sumanto menekankan pentingnya pemerintah dalam merespons aspirasi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membaca kebutuhan warga.
“Kami berharap pemerintah dapat menerima aspirasi masyarakat, karena pembangunan yang kita harapkan menyentuh bidang seperti infrastruktur dan pendidikan,” paparnya.
Menanggapi pertanyaan terkait hubungan DPRD dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun inspektorat, Sumanto menegaskan bahwa DPRD tetap berpegang pada tiga fungsi utama lembaga legislatif.
“Kami punya fungsi legislasi, kami menyempurnakan peraturan. Ada fungsi budgeting dan pengawasan. Kami dipilih oleh rakyat, dan kami hanya punya tiga fungsi itu,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Momentum Hakordia 2025 ini menjadi ruang evaluasi bersama antara eksekutif, legislatif, dan lembaga antikorupsi untuk memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Tengah. Melalui komitmen yang disampaikan Ketua DPRD Jateng, upaya memperkuat transparansi dan pengawasan diharapkan mampu menjaga Jawa Tengah tetap berada pada jalur pembangunan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.
