MK Kabulkan Gugatan Batasan Usia Capres-Cawapres, Mahasiswa Solo Buka Peluang untuk Gibran

oleh
Cawapres
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berpeluang maju sebagai cawapres dalam pertarungan Pemilu 2024 | MettaNEWS / Adinda Wardani

SOLO, MettaNEWS – Almas Tsaibbirru Re A, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Surakarta (Unsa) mengaku senang usai gugatannya mengenai batasan usia capres-cawapres yang ia ajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dikabulkan, Senin (16/10/2023).

“Dengan dikabulkannya gugatan saya ya saya jelas merasa senang. Karena apapun ini usaha yang telah saya dan rekan-rekan saya perjuangkan dalam rangka mengetes atau menguji ilmu yang telah saya dapatkan juga dalam masa kuliah, ya saya senang dengan dikabulkannya Sebagian gugatan tersebut,” ujar Almas saat ditemui di Selter Manahan.

Almas menjelaskan gugatan yang dilayangkan ke MK adalah jalan alternatif yang dapat membuka potensi bagi anak muda untuk ikut serta dalam Pemilu namun terhalang batas usia.

“Pokok dari gugatan itu adalah memebri jalan alternatif berupa pengecualian atau yang berpengalaman telah menjadi kepala daerah, gubernur, wali kota atau bupati,” ujarnya.

Namun Almas menegaskan gugatan yang ia layangkan tidak berhubungan dengan Gibran. Ia menegaskan gugatan ini murni muncul dari dirinya sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

“Ini berjalan apa adanya. Harapannya kalau mau dijadikan jalan buat mas Gibran ya monggo kalau enggak ya sudah. Kalau langkah selanjutnya yang pasti saya sudah selesai gugatan saya nggak mau ngotak-atik lagi, sudah finish,” terangnya.

Lebih lanjut, yang mendasari Almas mengajukan gugatan ke MK ialah ia ingin melihat sejauh mana politik di Indonesia ke depannya dapat lebih dinamis. Tidak hanya begitu-begitu saja. Menyoal ide awal menambahkan poin pernah menjadi kepala daerah, Almas menyebut hal itu merupakan hasil diskusi dengan kuasa hukumnya, Arif Sahudi.

“Sekali lagi MK dalam putusannya mereka bilangnya ini bukan ranahnya bicara soal umur jadi alternatif yang dibuat di sini adalah membuat pengecualian terhadap orang-orang yang mungkin berpengalaman di bidangnya. Dan pernah menjabat juga sebagai wali kota atau gubenur maupun bupati,” ujar dia.

Tidak sampai di situ saja, Almas menerangkan bahwa gugatan itu dilakukan tidak hanya untuk pemilu tahun 2024 namun juga untu tahun-tahun mendatang selama negara Indonesia masih berdiri. Almas menegaskan bahwa gugatan yang ia layangkan tidak berhubungan dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

Almas mengaku gugatan yang ia ajukan tidak ada hubungannya dengan sang ayah, Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti-korupsi Indonesia (MAKI). Ia menegaskan tidak ada campur tangan sang ayah dalam hal ini. Melainkan murni hanya untuk menguji keilmuwan yang ia miliki sebagai mahasiswa Ilmu Hukum.

“Nggak relevan kalau minta pendapat bapak soal mengajukan gugatan ini. Ini murni diskusi dengan teman-teman kuasa hukum. Proses diskusinya Agustus September nggak sampai setengah tahunlah. Idenya nyeletuk sehari dua hari tapi nyusunnya kan panjang,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam permohonannya pada perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, ia memiliki pandangan tokoh ideal sebagai pemimpin bangsa Indonesia yakni mengidolakan Wali Kota Surakarta periode 2020-2025 karena pada masa pemerintahannya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Surakarta sebanyak 6,23 persen padahal pada saat awal menjabat sebagai Wali Kota Surakarta pertumbuhan ekonomi Surakarta justru sedang minus 1,74 persen.

Terlebih Wali Kota Solo itu sudah memiliki pengalaman membangun dan memajukan Kota Solo dengan kejujuran, integritas moral dan taat serta patuh mengabdi kepada kepentingan rakyat dan negara.

Menurut pemohon, dengan merujuk pada data banyaknya kepala daerah terpilih yang berusia di bawah 40 tahun pada pemilu 2019, disertai dengan kinerja kepala daerah berusia di bawah 40 tahun dan kinerja menteri berusia muda, sudah seharusnya konstitusi tidak membatasi hak konstitusional para pemuda kita untuk dapat mencalonkan dirinya sebagai capres dan cawapres.