SOLO, MettaNEWS — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat sebagai bagian dari upaya efisiensi energi dan anggaran.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyebut kebijakan tersebut berpotensi menghemat anggaran hingga Rp3,5 miliar per bulan, apabila diterapkan secara maksimal oleh seluruh ASN.
“Kalau satu bulan untuk seluruh 62.000 ASN Provinsi Jawa Tengah, itu bisa sekitar Rp3,5 miliar kalau dilakukan maksimal dengan kesadaran,” kata Luthfi di Solo, Selasa (7/4/2026).
Meski demikian, Luthfi menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak diberlakukan di semua organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Untuk pelayanan seperti rumah sakit, perizinan, Satpol PP, dan lainnya tetap masuk. Termasuk ASN golongan tertentu juga tetap wajib bekerja dari kantor,” tandasnya.
Selain WFH, Pemprov Jateng juga mendorong penghematan penggunaan energi di lingkungan perkantoran. ASN diminta menggunakan listrik dan air secara bijak, serta memastikan seluruh perangkat dimatikan setelah jam kerja.
“Setiap kantor harus ada petugas piket yang mengontrol, memastikan lampu dan perangkat lain dimatikan setelah selesai digunakan,” imbuhnya.
Luthfi juga mendorong perubahan gaya hidup ASN agar lebih ramah lingkungan, termasuk menggunakan sepeda atau berjalan kaki ke kantor, khususnya pada hari Jumat.
“Yang ingin bersepeda atau jalan kaki silakan. Yang penting itu kesadaran, bukan dibuat-buat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan WFH ini akan terus dievaluasi. Pemerintah berharap langkah penghematan energi tersebut dapat menjadi budaya kerja baru yang berkelanjutan, bukan sekadar kebijakan sementara.
“Kita akan review terus, agar penghematan energi ini menjadi kebiasaan, bukan hanya temporer,” pungkasnya.
