MAGELANG, MettaNEWS — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam pembangunan wilayah. Hal itu disampaikannya saat menghadiri pembukaan retret atau Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua DPRD se-Indonesia di Akademi Militer, Kamis (16/4/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional tersebut berlangsung pada 15–19 April 2026 dan diikuti sekitar 500 Ketua DPRD dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota di seluruh Indonesia. Pembukaan dilakukan oleh Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily dan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dan desa, termasuk dukungan berbagai elemen masyarakat.
“Kita gandeng bupati-walikota, juga DPRD Jateng melalui Forum Berlian, kemudian Forum Senayan yang berisi anggota DPR dengan daerah pemilihan Jawa Tengah, apapun partainya. Kita buat sebuah super team,” jelasnya dalam acara ramah tamah sebelum pembukaan KPPD, Rabu (15/4/2026).
Menurutnya, DPRD merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan. Oleh karena itu, hubungan keduanya harus dibangun secara kolaboratif, tidak berjalan sendiri-sendiri, agar mampu menyelesaikan persoalan daerah secara holistik dan komprehensif.
Sementara itu, Ace Hasan Syadzily menyampaikan bahwa kegiatan KPPD bertujuan memberikan perspektif yang lebih utuh bagi para pimpinan DPRD di tengah dinamika global yang terus berubah.
“Perubahan dunia ini sangat berpengaruh atas kompleksitas ekonomi global yang tidak menentu. Kepemimpinan tidak hanya hadir secara fisik, tetapi harus mampu membaca geopolitik global,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam mewujudkan tujuan nasional serta Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, DPRD memiliki peran penting tidak hanya dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, tetapi juga sebagai penjaga harmoni antara kepentingan nasional dan aspirasi lokal.
“DPRD harus bisa merumuskan dan mendesain pembangunan. Keputusan anggaran dan kebijakan harus diarahkan agar mampu berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa Indonesia,” jelasnya.
Ace juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menambahkan, terdapat tiga cara pandang penting yang perlu dimiliki para pimpinan daerah, yakni memahami fenomena geopolitik, menyusun program prioritas, serta mengelola pemerintahan dan menjalankan tugas secara efektif.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para pimpinan DPRD di seluruh Indonesia mampu memperkuat kapasitas kepemimpinan serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan nasional.
