KARANGANYAR, MettaNEWS – Kolaborasi politik antara pemerintah daerah dan DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga kesinambungan pembangunan di Jawa Tengah.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Forum Berlian Sinergi dan Kolaborasi DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Karanganyar, Senin (22/12/2025).
“Forum ini adalah wujud kolaborasi kami dengan DPRD sebagai mitra strategis dalam membangun Jawa Tengah,” ujar Ahmad Luthfi dalam sambutannya.
Ia menyebut Pemilu serentak 2024 sebagai momentum penting bagi demokrasi Indonesia, karena untuk pertama kalinya pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah berlangsung dalam satu tahun yang sama. Momentum tersebut, menurutnya, harus dimanfaatkan untuk memperkuat kesinambungan pembangunan dari pusat hingga daerah.
“Kesinambungan pembangunan tidak boleh terputus. RPJMN harus dijabarkan secara berjenjang sampai ke provinsi, kabupaten/kota, bahkan hingga desa,” tegasnya.
Ahmad Luthfi menekankan bahwa kepala daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan agenda pembangunan. DPRD memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintahan dalam memastikan kebijakan pembangunan berjalan konsisten dan berkelanjutan.
“Mitra kita adalah DPRD. Kolaborasi harus dimunculkan agar pemerintahan kolaboratif benar-benar hadir,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya jejaring politik DPRD yang terhubung hingga tingkat pusat melalui fraksi partai politik. Menurutnya, jejaring tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
“Pejabat-pejabat di pusat harus kita tarik untuk ikut membangun Jawa Tengah,” ujarnya.
Selain itu, Ahmad Luthfi mendorong DPRD kabupaten/kota untuk memperkuat konsolidasi dengan kepala daerah masing-masing agar program pembangunan dapat direalisasikan lebih cepat dan terarah.
“Segera rapatkan barisan dengan bupati dan wali kota agar pembangunan berjalan lebih cepat dan terarah,” tandasnya.
Ia menambahkan, kolaborasi politik di Jawa Tengah harus dilandasi nilai-nilai kearifan lokal.
“Napas Jawa Tengah adalah tepa slira dan rangkulan,” kata Luthfi.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“DPRD berperan penting dalam mengawal kebijakan pembangunan agar benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah,” ungkapnya.
Dalam sesi diskusi forum tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir mengungkapkan persoalan belum cairnya bantuan penanganan bencana di Kecamatan Petungkriyono, meskipun dokumen awal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah diterima.
Menanggapi hal itu, Gubernur Ahmad Luthfi langsung menghubungi Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto untuk mengonfirmasi kendala pencairan bantuan. Dalam percakapan tersebut, Suharyanto memastikan proses pencairan akan segera ditindaklanjuti.
Forum Berlian ini diharapkan dapat memperkuat konsolidasi antara eksekutif dan legislatif di Jawa Tengah, sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
