SOLO, MettaNEWS – Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan menyisir data warga yang luput dalam pendataan bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) maupun bantuan subsidi upah (BSU).
Sebagai langkah yang ia ambil usai banyaknya protes yang diterima Pemerintah Kota Solo maupun Dinas Sosial (Dinsos) sejak pekan lalu.
“Nanti akan kami update data-datanya warga yang sekiranya dirasa tidak mampu dan tidak kebagian di BSU atau BLT nanti insyaAllah kita ikutkan yang dari Pemda ditunggu wae,” kata Gibran saat ditemui di Gedung Wayang Orang Sriwedari, Kamis (16/9/2022).
Ia menyebut terdapat kemungkinan data warga program keluarga harapan (PKH) yang tidak terupdate di sistem.
“Aku wis monitor protese itu dari minggu lalu soale datane ada yang tidak terupdate itu mungkin orang-orang yang punya kos-kosan mobil memang PKH,” terangnya.
Selain itu, terdapat pula warga yang kini namanya tak tercatut dalam BLT BBM maupun BSU sudah tak lagi terdaftar sebagai PKH.
“Tapi yang namanya PKH kan ono luluse, menang sudah waktunya ada beberapa orang yang diluluskan, ditunggu wae,” katanya.
Pihaknya menegaskan, Pemkot hanya menerima data langsung dari Kementrian Sosial (Kemensos) yang sebelumnya juga telah dikomunikasikan dengan daerah.
“Nanti akan kami update lagi datane akan kita lakukan home visit dan akan kita lakukan evaluasi di lapangan,” terangnya.
Tak ingin mengkambing hitamkan pihak siapapun, ia akan mencari solusi pemerataan pembagian BLT dan BSU melalui anggaran Pemerintah Daerah (Pemda).
“Saya tidak menyalahkan siapa-siapa tapi yang jelas komitmen dari kami yang mungkin tidak kebagian atau tidak mampu dan tidak kebagian di BLT atau BSU akan kita usahakan kebagian dianggaran Pemda,” tegasnya.
Pihaknya tetap akan melanjutkan pembagian sesuai data baik yang sudah mengambil bantuan sosial.
“Kita sesuai data saja ini kan emergency karena kenaikan BBM kemarin,” jelasnya.
Meski akan ada penambahan data bantuan sosial usai banyaknya protes, Gibran menegaskan dana belanja tak terduga (BTT) yang digelontorkan sebesar Rp 14 miliar tak membengkak.
Dana BTT tersebut sebelumnya telah disetujui DPRD Kota Solo untuk bantuan sosial bagi yang tidak terdata sebagai penerima bantuan langsung tunai (BLT) BBM.
