SOLO, MettaNEWS – Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta menggandeng lulusan Program Profesi Guru (PPG) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik di sekolah negeri. Sebanyak 170 lulusan PPG akan diterjunkan melalui program magang guru sebagai langkah strategis menjaga kualitas layanan pendidikan di Kota Solo.
Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan program tersebut menjadi solusi atas berkurangnya jumlah guru akibat pensiun, sementara pemerintah daerah belum dapat melakukan penambahan aparatur sipil negara (ASN) karena masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.
“Jadi ini mensiasati karena dari Pemerintah Pusat menutup ASN baru walaupun kami punya tugas untuk tetap menyelenggarakan pendidikan. Guru-guru ini banyak berkurang karena pensiun. Maka dari itu, kami bekerja sama dengan FKIP UNS untuk ada program magang guru-guru muda lulusan PPG,” kata Respati usai memberikan arahan terkait Program Magang Guru Lulusan PPG FKIP UNS di Kantor Dinas Pendidikan Surakarta, Kamis (25/6/2026).
Menurut Respati, para peserta magang akan ditempatkan di sekolah-sekolah negeri yang mengalami kekurangan tenaga pengajar. Selain memperoleh pengalaman mengajar secara langsung, mereka juga akan mendapatkan tunjangan transportasi dari Pemkot Solo.
“Tunjangan ya, tunjangan transport. Ini namanya magang, ini pengalaman pertama. Jadi jangan disia-siakan, guru-guru muda yang hebat untuk Kota Solo. Nanti dibagi sesuai penempatan guru-guru yang memang sudah ada yang pensiun dan lain-lain,” ujarnya.
Respati berharap program tersebut tidak hanya membantu mengatasi kekurangan guru, tetapi juga menjadi sarana pembentukan tenaga pendidik muda yang profesional dan berpengalaman sebelum memasuki dunia kerja secara penuh.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Surakarta, Dwi Ariatno, menjelaskan bahwa kebutuhan tenaga pengajar di Kota Solo terus meningkat seiring banyaknya guru yang memasuki masa purna tugas.
Hingga akhir tahun 2026, tercatat sekitar 250 guru akan pensiun. Di sisi lain, sekolah tidak diperbolehkan lagi merekrut tenaga honorer sebagai pengganti, sehingga diperlukan skema baru untuk menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan optimal.
“Tantangan yang saat ini kita hadapi adalah pemenuhan SDM, karena setiap bulan di Kota Solo ada sekitar 35 sampai 40 guru yang masuk usia pensiun atau purna tugas. Saat ini belum ada kepastian terkait penggantian ASN dari pemerintah pusat,” jelas Dwi.
Ia menambahkan, program magang guru menjadi alternatif yang dapat menjawab kebutuhan sekolah tanpa melanggar regulasi yang berlaku.
“Sedangkan tuntutan kelas harus berjalan karena memang tidak diperbolehkan untuk mengangkat honorer kembali. Jadi ini kami mencoba membuat skema yang berbeda,” katanya.
Sebanyak 170 lulusan PPG yang terlibat dalam program ini akan menjalani masa magang hingga Desember 2026. Selama mengikuti program, mereka akan menerima tunjangan transport sebesar Rp75 ribu untuk setiap hari kehadiran.
Dwi mengungkapkan, Wali Kota Solo juga berharap program ini dapat terus berlanjut pada tahun mendatang dengan peningkatan nilai insentif bagi para peserta.
“Mas Wali memerintahkan kalau memungkinkan tahun depan masih berjalan, diusulkan untuk dinaikkan menjadi Rp100 ribu per kedatangan sehingga mendekati UMR,” imbuhnya.
Melalui kolaborasi dengan FKIP UNS ini, Pemkot Solo berharap kebutuhan guru di sekolah negeri tetap terpenuhi, sekaligus memberikan ruang bagi lulusan PPG untuk mengembangkan kompetensi dan pengalaman mengajar secara nyata di lapangan.
