SEMARANG, MettaNEWS – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mulai melakukan pemeriksaan pendahuluan semester II tahun 2025 terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Proses ini ditandai dengan entry meeting di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Senin (1/9/2025).
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H Rahmatullah, mengatakan pemeriksaan bertujuan memastikan akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan daerah. Adapun ruang lingkup pemeriksaan meliputi manajemen aset, belanja daerah, pengelolaan pendapatan asli daerah, serta kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Pemeriksaan ini akan berlangsung 25–30 hari. Setelah itu dilanjutkan pemeriksaan terinci, dengan hasil akhir disampaikan pada pekan kedua atau ketiga Desember 2025. Tujuannya untuk menilai kepatuhan pelaksanaan terhadap tema-tema yang menjadi fokus kami,” jelasnya.
Lingkup pemeriksaan juga mencakup BLUD seperti RSUD Dr Moewardi Solo dan RSUD Dr Margono Soekarjo Purwokerto, serta BUMD seperti BPD Jateng dan BPR BKK Jateng.
BPK mencatat, Pemprov Jateng termasuk entitas dengan capaian baik dalam tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan. Semester I 2024, penyelesaian tindak lanjut tercatat 90,96%. Semester II 2024 naik menjadi 92,24%, dan pada semester I 2025 meningkat lagi menjadi 93,46%.
“Standar minimal nasional untuk tindak lanjut adalah 85%. Jateng sudah di atas itu, tapi kami menargetkan minimal 95% agar bisa disebut sangat baik,” ujar Ahmad Luthfi.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya mendukung penuh pemeriksaan BPK sebagai sarana perbaikan tata kelola, khususnya di rumah sakit dan BUMD. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bersikap transparan.
“Saya mengharapkan agar OPD, rumah sakit, dan BUMD bersikap terbuka, blak-blakan, serta proaktif dalam memberikan data. Dengan begitu, audit dapat berjalan transparan dan obyektif,” tegasnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya menindaklanjuti setiap temuan dan rekomendasi hasil audit BPK demi mewujudkan good governance dan clear government di Jawa Tengah.
