SOLO, MettaNEWS – BPJS Kesehatan mengimbau seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), untuk rutin mengecek status keaktifan kepesertaan. Imbauan ini menyusul penonaktifan sejumlah peserta PBI JK oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai dampak pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, Niken Sawitri, mengatakan pemutakhiran data tersebut dilakukan berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena itu, peserta perlu memastikan status kepesertaannya agar tidak mengalami kendala ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Kami harapkan seluruh peserta JKN dapat melakukan unduh Aplikasi Mobile JKN, agar mengetahui pemberitahuan penonaktifan tersebut melalui notifikasi dari Aplikasi Mobile JKN,” kata Niken dalam sambutannya pada kegiatan *Media Gathering BPJS Kesehatan Cabang Surakarta Tahun 2026*, Kamis (12/11/2026).
Niken menjelaskan, penentuan penerima bantuan mengacu pada kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat, termasuk kategori desil 1 sampai dengan 5. Sementara itu, peserta PBI JK yang masuk desil 6 sampai dengan 10, tetapi kondisi sebenarnya masih tergolong miskin atau kurang mampu, dapat mengajukan pembaruan data sosial ekonomi sesuai kondisi terkini.
Peserta diberikan masa tenggang selama 90 hari untuk melakukan pembaruan data secara mandiri. Proses tersebut dapat dilakukan melalui situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) di https://dtsen-form.bps.go.id atau dengan melaporkan kondisi ekonomi kepada pemerintah desa maupun kelurahan setempat.
“Peserta diberikan masa tenggang 90 hari untuk melakukan pembaruan data secara mandiri, melalui situs resmi BPS atau melaporkan ke desa atau kelurahan,” jelasnya.
Bagi peserta PBI JK yang telanjur dinonaktifkan, BPJS Kesehatan juga menyediakan mekanisme pengajuan reaktivasi sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026, reaktivasi dapat diajukan bagi peserta yang dinonaktifkan dalam kurun waktu paling lama enam bulan sejak tanggal penonaktifan.
Selain itu, reaktivasi juga dapat dilakukan bagi peserta berstatus nonaktif yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Peserta yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Selanjutnya, Dinas Sosial akan mengusulkan peserta kepada Kementerian Sosial untuk menjalani proses verifikasi.
“Jika dinyatakan memenuhi persyaratan, BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali kepesertaan yang bersangkutan,” tambah Niken.
Untuk memudahkan masyarakat mengetahui status kepesertaan, BPJS Kesehatan menyediakan sejumlah kanal pengecekan khusus PBI JK. Peserta dapat memanfaatkan layanan PASTI JKN melalui https://pasti.bpjs-kesehatan.go.id/cek/, layanan WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165, maupun Care Center 165.
Sementara itu, hingga November 2026, capaian kepesertaan JKN di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Surakarta mencapai 98,51 persen dari total penduduk. Jumlah tersebut setara dengan 4.478.141 jiwa yang telah terdaftar sebagai peserta Program JKN.
Adapun tingkat keaktifan peserta tercatat sebesar 78,91 persen. BPJS Kesehatan berharap masyarakat semakin proaktif memantau status kepesertaan dan memperbarui data apabila terdapat perubahan kondisi sosial ekonomi, sehingga akses terhadap layanan kesehatan melalui Program JKN tetap terjaga.
