SEMARANG, MettaNEWS – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak masyarakat tetap menjaga persatuan dan ketenteraman menyusul mencuatnya kasus penggeledahan lembaga pendidikan keagamaan Hamalatul Quran di Kabupaten Sukoharjo. Masyarakat juga diminta tidak gegabah menyikapi informasi yang belum terverifikasi agar persoalan tersebut tidak memicu konflik horizontal.
Ahmad Luthfi menegaskan, perbedaan pandangan dalam menyikapi suatu persoalan merupakan hal yang wajar. Namun, perbedaan tersebut semestinya menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan, bukan justru memicu perpecahan di tengah masyarakat.
“Kondusivitas wilayah ini bukan berarti tidak ada perbedaan. Perbedaan adalah alat perekat untuk persatuan dan kesatuan,” kata Luthfi di Semarang, Selasa (3/11/2026).
Ia meminta seluruh elemen masyarakat menyikapi persoalan tersebut dengan kepala dingin, tetap santun, serta mengedepankan semangat tepa selira dan gotong royong.
Luthfi tidak ingin kasus tersebut berkembang menjadi konflik horizontal yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketenteraman di Jawa Tengah. Ia juga menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tersebut dan berharap persoalan dapat segera diselesaikan dengan baik.
Pemprov Jateng Dampingi Santri Terdampak
Di tengah penanganan kasus tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan hak pendidikan dan perlindungan anak-anak yang terdampak tetap terpenuhi.
Luthfi telah menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Tengah untuk turun langsung memberikan pendampingan kepada para santri.
“Sudah saya perintahkan DP3AKB untuk berangkat ke sana untuk melakukan evaluasi dan asistensi,” ujarnya seusai kegiatan gelar pengawasan, Selasa (3/11/2026).
Menurut Luthfi, pendampingan terhadap para santri telah dilakukan sebanyak dua kali. Dari hasil penanganan tersebut, Pemprov Jateng mengidentifikasi belasan santri yang membutuhkan perhatian khusus.
Pendampingan dilakukan agar persoalan yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut tidak mengganggu aktivitas belajar maupun pemenuhan hak-hak anak.
“Pemprov punya suatu komitmen, tidak boleh ada anak-anak kita yang sampai tidak bisa belajar dan tidak mendapatkan pendampingan manakala lembaganya terjadi permasalahan,” tegasnya.
Taj Yasin Tekankan Pendampingan Psikologis
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen juga menekankan pentingnya pendampingan psikologis bagi para santri yang terdampak kasus tersebut.
Pendampingan diperlukan untuk membantu mencegah trauma berkepanjangan sekaligus memastikan anak-anak tetap memperoleh hak pendidikan dan perlindungan sebagaimana mestinya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan penanganan terhadap para santri menjadi perhatian penting di tengah proses penyelesaian persoalan yang terjadi di lembaga pendidikan keagamaan tersebut.
Melalui pendampingan dan pendekatan yang tepat, pemerintah berharap kebutuhan pendidikan serta perlindungan anak tetap terpenuhi, sementara masyarakat dapat menjaga situasi tetap aman, damai, dan kondusif.
