JAKARTA, MettaNEWS – Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sumarno membawa gagasan tentang masa depan peserta Sekolah Rakyat agar tidak berhenti setelah menyelesaikan pendidikan. Ia mendorong adanya skema lanjutan, baik melalui pendidikan vokasi maupun kesempatan melanjutkan ke perguruan tinggi.
Gagasan tersebut menjadi salah satu rekomendasi yang dirumuskan Sumarno bersama tim dalam program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama/Madya Tahun 2026.
Rekomendasi itu bahkan telah disampaikan langsung kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam pertemuan daring pada 8 September 2026.
“Untuk Sekolah Rakyat ini, rekomendasinya adalah bagaimana untuk bisa arah ke depannya Sekolah Rakyat ini apakah vokasi atau melanjutkan jenjang pendidikan tinggi,” kata Sumarno seusai mengikuti Graduation RPL Program Khusus Jenjang JPT Utama/Madya Tahun 2026 di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Menurut Sumarno, gagasan tersebut lahir dari pembahasan dalam program pembelajaran yang mengangkat tema Orkestrasi Kebijakan Lintas Sektor dalam Pengentasan Kemiskinan.
Program tersebut tidak hanya mengandalkan pembelajaran di kelas maupun e-learning. Para peserta juga diminta menyusun rencana aksi kolaboratif berdasarkan persoalan nyata yang dihadapi pemerintah.
Sebanyak 28 peserta dibagi dalam tiga kelompok isu. Ketiga isu tersebut yakni integrasi data untuk pemanfaatan data terpadu sosial ekonomi, bantuan sosial adaptif untuk mencegah kemiskinan baru, serta Sekolah Rakyat sebagai investasi modal manusia untuk memutus kemiskinan antargenerasi.
Sumarno tergabung dalam kelompok yang membahas Sekolah Rakyat. Dari proses tersebut, ia melihat persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu sektor karena memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.
“Ini bicaranya lebih ke tema. Jadi di Diklat PIM ini adalah temanya masalah kemiskinan dan kami sangat support karena itu juga menjadi problem kita di Jawa Tengah,” ujar Sumarno.
Ia menilai, forum tersebut memberikan kesempatan kepada para pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga untuk bertukar pengalaman sekaligus perspektif dalam menangani persoalan kemiskinan.
Dari diskusi tersebut, peserta kemudian merumuskan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi Kementerian Sosial, termasuk mengenai keberlanjutan pendidikan peserta Sekolah Rakyat.
“Kita mendapat banyak sekali pembelajaran dan diskusi-diskusi dengan teman-teman, dan kita juga memberi rekomendasi Kementerian Sosial untuk bagaimana menyelesaikan problem-problem yang di kelompok kami adalah Sekolah Rakyat,” katanya.
Bagi Sumarno, manfaat program RPL tidak berhenti pada pengetahuan baru. Jejaring yang terbentuk selama mengikuti program juga dinilai dapat menjadi modal untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menjalankan pemerintahan.
“Kita banyak jaringan tentu saja kita akan bisa lebih akseleratif lagi untuk membangun Jawa Tengah,” ujarnya.
Dorong Pola Kerja Lintas Sektor
Kepala LAN Muhammad Taufiq mengatakan, pendekatan dalam program RPL tersebut memang dirancang agar peserta tidak berhenti pada diskusi maupun menghasilkan rekomendasi semata.
Menurutnya, persoalan kemiskinan merupakan masalah ekosistem yang melibatkan banyak dimensi, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga teknologi.
“Ketika masalahnya ekosistem, tentunya tadi perlu sebuah cara kerja ekosistem,” ujar Taufiq.
Para peserta kemudian didorong untuk meninggalkan pola kerja sektoral atau yang disebut sebagai “egosistem”, menuju pola kerja berbasis ekosistem. Proses tersebut dilakukan melalui pendekatan co-sensing, co-creating, hingga collective action.
Dengan pola tersebut, pengalaman dan kewenangan pejabat dari berbagai instansi diharapkan dapat dipadukan untuk menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dalam menangani persoalan kemiskinan.
Sekjen Kementerian Sosial Robben Rico menilai rencana aksi yang dihasilkan peserta memiliki nilai praktis karena disusun berdasarkan pengalaman serta kewenangan masing-masing instansi.
“Artinya ternyata dipikirkan dengan banyak kepala itu jauh lebih baik dibandingkan kita berjalan sendirian,” kata Robben.
Ia menyebut hasil rencana aksi tersebut selanjutnya dapat dirangkum dalam bentuk policy brief untuk menjadi bahan perencanaan Kementerian Sosial. Bahkan, rekomendasi tersebut berpotensi diteruskan sebagai bahan penyusunan kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi.
Program RPL khusus tersebut berlangsung selama sekitar enam pekan, mulai 4 Agustus hingga 15 September 2026. Program ini diikuti 28 peserta yang berasal dari 15 kementerian/lembaga serta tiga sekretaris daerah provinsi.
Dalam kegiatan Graduation di Kantor LAN Jakarta, Sumarno menjadi satu dari tujuh peserta yang memperoleh predikat sangat memuaskan.
Melalui gagasan keberlanjutan pendidikan Sekolah Rakyat, Sumarno berharap program tersebut tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi masyarakat dari kelompok miskin, tetapi juga membuka jalan bagi peserta untuk memiliki keterampilan dan pendidikan lebih tinggi sebagai bekal memperbaiki masa depan keluarga.
