SOLO, MettaNEWS — DPD Partai Perindo Kota Surakarta mulai mematangkan konsolidasi internal untuk menghadapi tahapan Pemilu 2029. Partai nonparlemen tersebut menargetkan mampu meraih minimal satu kursi di setiap daerah pemilihan (dapil) di Kota Solo.
Konsolidasi dilakukan dengan menggandeng Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surakarta melalui kegiatan tatap muka dan diskusi bersama pengurus DPD, DPC, hingga unsur DPRt Partai Perindo Surakarta di Kantor DPD Partai Perindo Kota Surakarta, Jalan Ki Mangunsarkoro, Sumber, Banjarsari, Rabu (26/8/2026) malam.
Ketua DPD Partai Perindo Kota Surakarta, Milia Jatmiati, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi verifikasi partai politik yang dijadwalkan berlangsung menjelang Pemilu 2029.
“Perindo Kota Surakarta sangat siap, dan hari ini tanggal 26 Agustus 2026, Partai Perindo Kota Surakarta adalah partai non-parlemen pertama yang sudah terverifikasi oleh Bawaslu Kota Surakarta dalam persiapan menuju 2029,” kata Milia.
Dalam kegiatan tersebut, Perindo memperkenalkan struktur kepengurusan mulai dari tingkat DPD, DPC, sayap partai, hingga beberapa DPRt yang telah terbentuk. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan organisasi sekaligus memperkuat konsolidasi di tingkat akar rumput.
Milia menegaskan, Perindo Surakarta tidak ingin sekadar memenuhi persyaratan administratif. Partai juga menyiapkan strategi politik untuk meningkatkan perolehan suara pada Pemilu 2029.
“Target perolehan suara DPD Partai Perindo Kota Surakarta sangat ingin membangun sinergi dengan tingkat DPP dan DPW untuk bisa di setiap dapil, seperti target, kolaborasi harus satu dapil satu perwakilan,” ujarnya.
Untuk merealisasikan target tersebut, Perindo Surakarta akan memperkuat program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama sektor ekonomi dan UMKM.
Menurut Milia, program pemberdayaan ekonomi akan dikembangkan melalui konsep Warung Kita yang nantinya diupayakan hadir di setiap DPC. Program tersebut menjadi pengembangan dari program gerobak yang sebelumnya menjadi salah satu fokus Partai Perindo.
“Kita akan penguatan di ekonomi tentunya Perindo dengan program UMKM. Kalau beberapa tahun lalu kita selalu fokus dengan gerobak, sekarang kita punya Warung Kita. Nanti insyaallah di setiap DPC akan kita kasih kegiatan UMKM berupa Warung Kita,” jelasnya.
Selain penguatan program, Milia menekankan pentingnya komunikasi dan sinergi antara struktur partai dari tingkat paling bawah hingga pusat. Ia berharap program yang disusun DPP dapat benar-benar diterjemahkan dan dijalankan kader di daerah.
“Jadi kita ingin DPP juga bisa melihat ke bawah bahwa yang di bawah ini memang benar-benar perlu perhatian, sehingga program-program itu benar-benar jatuh dan dieksekusi oleh kader partai itu sendiri,” katanya.
Dalam penentuan bakal calon legislatif, Perindo Surakarta juga akan memberikan prioritas kepada kader internal. Milia menyatakan pihaknya menolak mekanisme pencalonan melalui sistem dropping atau rekomendasi yang tidak mempertimbangkan kader di daerah.
“Saya sebagai Ketua DPD Partai Perindo akan bersikap tegas untuk kita menolak sistem dropping atau referensi baik itu dari tingkat pusat maupun provinsi. Saya akan berjuang untuk kader dan pengurus saya yang di Kota Surakarta,” tegas Milia.
Terkait keterwakilan perempuan, Milia optimistis kuota 30 persen dapat dipenuhi. Persiapan dilakukan sejak dini dengan memberikan ruang bagi kader internal untuk terlibat dalam proses politik dan pencalonan.
Sementara itu, anggota Bawaslu Kota Surakarta Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Agus Sulistyo, mengatakan kehadiran Bawaslu dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun konsolidasi demokrasi sekaligus mempersiapkan partai politik menghadapi tahapan pemilu.
“Bawaslu akan lebih mengerucutkan pada titik-titik rawan. Kerawanan di mana pendaftaran partai politik tersebut jadi potensi-potensi yang nanti akan menjadikan masalah pada saat pendaftaran politik,” kata Agus.
Ia menjelaskan terdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam proses verifikasi dan pendaftaran partai politik, antara lain kepengurusan, keberadaan kantor, serta keterwakilan perempuan.
Menurut Agus, berdasarkan ketentuan yang berlaku, kepengurusan partai politik harus memenuhi persyaratan di tingkat nasional hingga daerah. Struktur kepengurusan harus tersedia di seluruh provinsi, sebagian besar kabupaten/kota, hingga minimal sebagian wilayah kecamatan.
“Menurut undang-undang, kepengurusan itu persyaratan harus 100 persen ada pengurusnya di seluruh provinsi di Indonesia, 75 persen di kabupaten/kota itu harus ada pengurusnya, kemudian 50 persen di masing-masing kecamatan itu wajib ada,” jelasnya.
Untuk Kota Solo yang memiliki lima kecamatan, Agus mencontohkan minimal harus terdapat kepengurusan di tiga kecamatan untuk memenuhi persyaratan 50 persen tersebut.
Selain kepengurusan, keberadaan kantor partai juga menjadi salah satu aspek yang harus dipersiapkan. Dokumen kepemilikan, sewa, atau penggunaan kantor harus dapat dibuktikan secara administratif.
Agus juga mengapresiasi langkah Perindo Surakarta yang sejak awal mengundang Bawaslu untuk berdiskusi mengenai persiapan verifikasi partai politik.
“Menurut saya kita patut mengapresiasi Partai Perindo kali ini yang mengambil tema ini. Ini satu-satunya partai politik nonparlemen yang kemudian mengundang kami untuk pertama kali terkait dengan pendaftaran partai politik,” ujarnya.
Ia berharap komunikasi antara partai politik, Bawaslu, dan pemangku kepentingan lainnya dapat terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Kota Solo.
“Agar nanti antara partai politik, kemudian Bawaslu, dan stakeholder yang lain bisa menjadi kolaborasi yang tentu sinergis untuk meningkatkan kualitas dari pemilu. Karena Solo ke depan saya pikir perlu menyiapkan sebagai kota demokrasi next level,” kata Agus.
Dengan konsolidasi yang dilakukan sejak jauh hari, Perindo Surakarta berharap struktur organisasi semakin solid, program kerakyatan semakin kuat, serta target meraih kursi legislatif pada Pemilu 2029 dapat direalisasikan.
