JAKARTA, MettaNEWS – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan tidak akan menerima Budi Arie Setiadi apabila Ketua Umum Projo tersebut mendaftar sebagai anggota partai.
Ketua DPP PSI Dedek Prayudi mengatakan, keputusan mengenai keanggotaan partai tidak hanya didasarkan pada persoalan administratif. Menurutnya, kesesuaian nilai dan rekam jejak menjadi pertimbangan penting bagi PSI.
“Keanggotaan partai bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut kesesuaian nilai dan rekam jejak. Mempertimbangkan dua hal tersebut, pasti tempat Budi Arie bukan di PSI,” kata Dedek, Rabu (26/8/2026).
Dedek menyinggung salah satu perbedaan pandangan antara PSI dan Budi Arie, yakni terkait wacana pergantian pemerintahan di tengah masa jabatan presiden.
Menurut Dedek, PSI berpandangan bahwa presiden yang telah dipilih melalui proses demokratis harus diberikan kesempatan menjalankan pemerintahan hingga masa jabatannya berakhir.
“Presiden yang telah dipilih melalui proses demokratis harus diberikan kesempatan hingga akhir masa jabatan. Pernyataan Budi Arie soal kemungkinan pergantian pemerintahan di tengah jalan adalah buah pikiran orang kurang kerjaan dan tidak sesuai pendirian dasar PSI. Kalau ada perbedaan dalam hal mendasar, ya gak usah gabung,” ujar Dedek.
Pengurus PSI di Daerah Disebut Sepakat Menolak
Dedek mengungkapkan, DPP PSI juga telah mengecek sikap pengurus partai di tingkat daerah terkait kemungkinan Budi Arie bergabung.
Menurutnya, pengurus DPW, DPD, hingga DPC PSI menyatakan sikap yang sama, yakni menolak apabila Budi Arie mendaftar sebagai anggota PSI.
“Para pengurus tidak ingin PSI menjadi tempat persinggahan petualang politik yang mengincar panggung kekuasaan secara oportunistik,” tegas Dedek.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan posisi PSI yang menjadikan kesesuaian nilai dan rekam jejak sebagai salah satu pertimbangan dalam menerima anggota baru.
Dengan sikap tersebut, PSI memastikan pintu partai tidak terbuka bagi Budi Arie Setiadi, terutama karena terdapat perbedaan pandangan dalam isu yang dinilai menyangkut prinsip dasar demokrasi dan keberlangsungan pemerintahan.
