SOLO, MettaNEWS – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menargetkan penanganan 800 rumah tidak layak huni (RTLH) sepanjang 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan hunian yang sehat, aman dan nyaman sekaligus mempercepat pengentasan kawasan kumuh di Kota Solo.
Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan, program penanganan RTLH mendapat dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP). Hal itu disampaikan Respati usai menerima kunjungan kerja Dirjen Perumahan dan Perdesaan KemenPKP Rini Dyah Mawarty beserta jajaran di Balai Kota Solo, Rabu (12/8/2026).
Menurut Respati, dari target 800 RTLH yang ditangani tahun ini, proses perbaikan telah berjalan pada lebih dari 200 rumah.
“Saya ucapkan terima kasih kepada KemenPKP atas bantuan dari Pemerintah Pusat. Di Kota Solo tahun 2026 ini ada 800 RTLH. Nah ini kita semangat sekali, sudah berjalan 200 sekian. Dan nanti ke depan menjadi program Bedah Rumah sesuai program Menteri PKP soal Bedah Rumah. Ada 800 yang akan didapatkan Kota Solo untuk pengentasan kawasan kumuh,” kata Respati.
Tak Sekadar Bedah Rumah, Fokus pada Hunian Sehat
Respati menegaskan, penanganan RTLH tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik bangunan. Lebih dari itu, program tersebut diarahkan untuk menciptakan hunian yang sehat, nyaman dan aman bagi masyarakat.
Salah satu perhatian dalam program tersebut adalah kondisi rumah yang lembap. Kondisi lingkungan hunian yang tidak sehat dinilai dapat meningkatkan risiko penyakit, termasuk tuberkulosis (TBC).
Karena itu, penanganan rumah warga nantinya juga mempertimbangkan aspek kesehatan dan kelayakan lingkungan tempat tinggal.
“Untuk desil 1 sampai desil 4 akan disurvei dari KemenPKP. Dan ada intervensi untuk terkait rawan TB. Nah itu nanti yang lembap akan diintervensi untuk mencegah pertumbuhan TBC di Kota Solo. Saya berharap ini dapat mewujudkan pemerataan dengan tepat sasaran,” ujarnya.
Penerima Bantuan Diverifikasi KemenPKP
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, KemenPKP akan melakukan survei terhadap calon penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4.
Respati mendorong proses verifikasi dilakukan secara objektif agar program penanganan RTLH benar-benar menyasar warga yang paling membutuhkan.
Pemkot Solo sendiri tidak hanya mengandalkan dukungan pemerintah pusat. Anggaran melalui APBD juga telah dialokasikan untuk mendukung penanganan rumah tidak layak huni.
Selain itu, intervensi dilakukan dengan menggandeng pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemkot Solo, dan sektor swasta tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan RTLH sekaligus mengurangi kawasan kumuh di Kota Solo.
Dengan target 800 rumah pada 2026, program ini diharapkan tidak hanya mengubah kondisi fisik rumah warga, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan hunian yang lebih sehat dan layak.
