KUDUS, MettaNEWS – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, atas koordinasi dan komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayahnya.
Hal itu disampaikan Maruarar saat meninjau salah satu rumah bantuan program CSR PT Djarum di Desa Pasuruhan Kidul, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, pada Kamis (6/11/2025).
“Saya senang sekali. Komunikasi antara Pak Gubernur dan jajaran di bawahnya dengan Kementerian Perumahan sangat baik. Tiktok-nya jalan, koordinasinya cepat,” ujar Maruarar.
Menteri yang akrab disapa Ara itu menjelaskan, Gubernur Ahmad Luthfi memberikan kemudahan bagi dunia usaha yang ingin berkontribusi dalam pembangunan rumah layak huni, salah satunya melalui percepatan proses perizinan.
“Kita support data dari BPS, perizinan dibantu pemda. Reputasi ini dijaga,” katanya.
Ara menegaskan, peranan dunia usaha menjadi kunci dalam mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Tidak cukup kalau hanya mengandalkan pemerintah. Djarum, Astra, dan banyak pihak lain sudah membuktikan bahwa gotong royong bisa berjalan nyata,” ujarnya.
Menurut Menteri PKP, capaian di Jawa Tengah merupakan contoh konkret keberhasilan kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat realisasi program perumahan nasional.
“Gotong royong seperti ini harus dijaga. Jawa Tengah sudah membuktikan bahwa dengan komunikasi yang baik, kerja nyata bisa dilakukan bersama-sama,” tegasnya.
Program CSR PT Djarum di Jawa Tengah sepanjang 2025 mencakup 2.550 unit bantuan rumah dan sanitasi, terdiri dari 814 unit dalam proses dan 1.572 unit selesai, dengan target rampung pada Desember 2025.
Di Kabupaten Kudus sendiri, program mencakup 1.500 unit Sanitasi Terpadu (869 unit selesai), 300 unit Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) (222 unit selesai), serta 200 unit renovasi ringan.
Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penyediaan perumahan merupakan bagian dari layanan dasar yang menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan adalah layanan dasar yang wajib kita penuhi. Rumah layak huni menjadi pondasi kesejahteraan keluarga,” ujarnya.
Ahmad Luthfi memaparkan, hingga 2025 Pemprov Jawa Tengah telah merealisasikan sekitar 150 ribu unit rumah layak huni, dengan dukungan APBD, APBN, serta CSR dunia usaha.
“Kami jalankan secara kolaboratif. Kabupaten/kota, provinsi, dan kementerian bekerja bersama. Hasilnya, kemiskinan ekstrem turun dari 9,58 persen menjadi 9,48 persen, dan pertumbuhan ekonomi naik dari 5,28 persen menjadi 5,37 persen, di atas rerata nasional,” tutupnya.
