SEMARANG, MettaNEWS – Memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) bukan sekadar mengganti atap, memperbaiki lantai, atau memperkuat dinding. Di Jawa Tengah, program tersebut diarahkan menjadi bagian dari upaya lebih besar untuk memperbaiki kualitas hidup sekaligus mendorong kemandirian ekonomi keluarga.
Memasuki usia ke-81 Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng terus memperkuat pendekatan tersebut. Intervensi terhadap hunian berjalan beriringan dengan upaya menangani persoalan pendidikan, pekerjaan, hingga peningkatan penghasilan keluarga penerima bantuan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, bantuan kepada masyarakat tidak berhenti pada perbaikan rumah.
“Kita bantu tidak hanya rumahnya. Kalau anaknya ada yang putus sekolah, kita sekolahkan. Kalau butuh pekerjaan, bantuan sosialnya juga kita dorong,” kata Luthfi saat menyalurkan bantuan perbaikan RTLH di Desa Gondang, Sragen, 4 Maret 2026.
Ratusan Ribu Rumah Ditangani
Komitmen tersebut berjalan seiring dengan masifnya penanganan backlog perumahan di Jawa Tengah.
Sepanjang 2025, sebanyak 274.514 unit berhasil ditangani. Capaian tersebut menurunkan backlog perumahan dari 1.332.968 unit pada awal 2025 menjadi 1.058.454 unit pada awal 2026.
Upaya tersebut berlanjut pada 2026. Hingga Triwulan II, penanganan backlog telah mencapai 65.449 unit.
Penanganan dilakukan melalui berbagai sumber pembiayaan, mulai APBN melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Dana Desa dan kementerian/lembaga, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, hingga dukungan CSR dan Baznas.
Dari APBD Provinsi Jawa Tengah, realisasi hingga Triwulan II 2026 mencapai 1.625 unit dari target 5.231 unit.
Besarnya penanganan juga menunjukkan bahwa fokus pemerintah tidak hanya membangun rumah baru. Pada 2025, dari 17.510 unit yang ditangani melalui APBD Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 17.170 unit merupakan peningkatan kualitas RTLH. Sementara pembangunan rumah baru hanya 340 unit.
Artinya, intervensi terbesar diarahkan untuk membuat rumah yang sudah ditempati masyarakat menjadi lebih layak, sehat, dan aman.
Data backlog awal 2026 juga memperlihatkan persoalan tersebut. Dari total 1.058.454 unit backlog, sebanyak 762.064 unit merupakan backlog kelayakan. Sementara backlog kepemilikan tercatat 296.390 unit.
Perbaikan Rumah Dibarengi Penguatan Ekonomi
Perbaikan RTLH menjadi penting karena sebagian keluarga penerima bantuan memiliki kemampuan ekonomi terbatas. Biaya memperbaiki rumah sering kali berada di luar kemampuan mereka.
Namun, rumah yang telah diperbaiki tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan keluarga. Karena itu, Pemprov Jateng berupaya melihat kondisi penerima bantuan secara lebih menyeluruh.
Hal tersebut terlihat ketika Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengecek rumah Sailah (50), warga Desa Ayamputih, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, yang telah mendapatkan bantuan RTLH.
Selain memastikan kondisi rumah, Taj Yasin juga menanyakan keadaan ekonomi keluarga tersebut.
Suami Sailah, Ade Suratman, masih merantau ke Cirebon sebagai pedagang cilok. Sementara Sailah bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Penghasilan keduanya masih terbatas.
Anak sulung mereka yang telah lulus SMA juga belum mendapatkan pekerjaan.
Taj Yasin kemudian berupaya menghubungkan anak Sailah dengan berbagai peluang kerja dan peningkatan keterampilan, mulai bursa kerja, pelatihan vokasi, hingga magang. Peluang bekerja ke Jepang juga terbuka apabila tersedia.
“Anaknya sudah lulus SMA. Kita coba link-kan (hubungkan) ke dunia usaha atau pekerjaan,” ujarnya.
Bagi Sailah, bantuan RTLH membawa perubahan besar bagi keluarganya. Rumah yang sebelumnya masih berlantai tanah dan dindingnya belum diplester kini menjadi lebih layak ditempati.
“Terima kasih banyak atas bantuannya. Rumah jadi bagus. Dulu rumah masih tanah, temboknya belum diplester. Sekarang sudah lebih layak,” tutur Sailah, 14 Juli 2026.
Bantuan RTLH Jadi Harapan Keluarga
Manfaat serupa dirasakan Hadi Mulyono, warga Kudus. Ia mengaku telah lama memiliki keinginan memperbaiki rumah, tetapi kemampuan ekonomi membuat rencana tersebut sulit diwujudkan.
“Senang sekali dapat bantuan dari Gubernur Ahmad Luthfi. Dulu punya keinginan mau bangun atau perbaiki rumah ini, tetapi mengumpulkan uang dari dulu nggak cukup-cukup. Tertolong sekali dengan adanya bantuan dari Pak Luthfi ini,” ujar Hadi, 29 Juni 2026.
Kesaksian Sailah dan Hadi menggambarkan dampak langsung program RTLH bagi masyarakat. Ketika biaya perbaikan rumah tidak mampu ditanggung keluarga, bantuan pemerintah menjadi jalan untuk menghadirkan hunian yang lebih aman dan layak.
Namun, pekerjaan tersebut belum selesai.
Hingga Triwulan II 2026, masih terdapat 993.005 unit backlog yang membutuhkan penanganan. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan Jawa Tengah.
Karena itu, tantangan Pemprov Jateng ke depan bukan hanya mempercepat penanganan hunian tidak layak, tetapi juga memastikan bantuan tersebut memberikan dampak jangka panjang bagi keluarga penerima.
Memasuki usia ke-81 Jawa Tengah, perbaikan RTLH menjadi salah satu bagian dari upaya menangani kemiskinan secara lebih menyeluruh. Rumah yang sehat dan aman merupakan kebutuhan dasar, tetapi keluarga yang menempatinya juga membutuhkan akses pendidikan, pekerjaan, keterampilan, dan kesempatan untuk meningkatkan penghasilan.
Dengan pendekatan tersebut, membangun rumah pada akhirnya bukan hanya membangun tempat tinggal, tetapi juga membuka ruang bagi keluarga untuk bangkit dan menata masa depan.
