SEMARANG, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat menangani robohnya dua bangunan sekolah dasar (SD) di Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan percepatan revitalisasi kedua sekolah tersebut sekaligus meminta seluruh kepala daerah melakukan mitigasi dan pemetaan bangunan SD dan SMP yang berpotensi roboh agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Dua sekolah yang menjadi prioritas penanganan adalah SD Ketanggirejo di Kabupaten Grobogan dan SDN 03 Sendangmulyo di Kota Semarang. Masing-masing sekolah telah menerima bantuan awal sebesar Rp50 juta dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai langkah tanggap darurat, disertai percepatan proses revitalisasi.
Saat meninjau SDN 03 Sendangmulyo, Kota Semarang, Rabu (29/7/2026), Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa penanganan kedua sekolah dilakukan dengan skema berbeda sesuai tingkat kerusakan dan penyebabnya.
Untuk SD Ketanggirejo di Grobogan, pembangunan kembali akan dilakukan secara menyeluruh melalui program revitalisasi yang telah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.
“Sekolah yang roboh ini ada dua, satu di Grobogan dan satu di Kota Semarang. Grobogan itu sudah full kita bangun. Saya sudah koordinasi dengan kementerian, nanti akan dibangun dengan dana revitalisasi,” kata Ahmad Luthfi.
Sementara itu, kerusakan di SDN 03 Sendangmulyo terjadi setelah sebuah pohon tumbang menimpa ruang kelas. Beruntung, tidak ada korban jiwa karena peristiwa tersebut terjadi saat kegiatan belajar mengajar sedang tidak berlangsung.
Menurut Luthfi, bangunan sekolah di Semarang akan diperbaiki menggunakan dukungan dari Pemerintah Provinsi setelah sebelumnya Dinas Pendidikan memberikan bantuan awal.
“Kalau di Semarang satu bangunan kelas kita bangun sendiri, Dinas Pendidikan sudah memberikan bantuan. Ini force majeure karena bangunan sekolah sebenarnya masih bagus, tetapi tertimpa pohon,” ujarnya.
Lebih jauh, Luthfi menegaskan bahwa insiden ini harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem mitigasi terhadap bangunan sekolah di seluruh Jawa Tengah. Ia meminta seluruh bupati dan wali kota segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi bangunan SD dan SMP yang berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten dan kota.
Menurutnya, setiap sekolah harus dipetakan berdasarkan tingkat kerusakannya, mulai dari rusak ringan, rusak berat, hingga kondisi bangunan yang masih layak digunakan. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan prioritas penanganan dan pengalokasian bantuan.
“Kalau SMA/SMK clear, SD-SMP yang belum. Saya sudah sering mengingatkan bupati dan wali kota, hati-hati nanti roboh. Dipetakan semuanya karena jumlahnya banyak. Kalau kabupaten/kota tidak mampu merevitalisasi, langsung laporkan ke kami,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa keselamatan peserta didik tidak boleh dikompromikan. Bangunan sekolah yang aman merupakan syarat utama agar proses belajar mengajar berlangsung dengan nyaman sekaligus menjamin terpenuhinya hak anak memperoleh pendidikan yang layak.
Luthfi juga menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan di Jawa Tengah. Selain perbaikan infrastruktur sekolah, pemerintah juga terus mengembangkan berbagai program pendidikan seperti Sekolah Keberbakatan, Sekolah Garuda, Sekolah Rakyat, hingga sekolah kemitraan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Pendidikan adalah salah satu prioritas. Di Jawa Tengah kita punya Sekolah Keberbakatan, Sekolah Garuda, Sekolah Rakyat, dan program sekolah kemitraan bagi anak-anak dari keluarga miskin,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan hingga kini baru dua kasus sekolah roboh yang dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Meski demikian, pihaknya terus berkoordinasi dengan seluruh Dinas Pendidikan kabupaten dan kota untuk mengidentifikasi bangunan sekolah yang membutuhkan penanganan segera.
“Sementara baru dua ini. Untuk Grobogan sudah mulai dibangun sejak 25 Juli. Yang Sendangmulyo sudah mendapat bantuan Rp50 juta dan nanti bisa saja kami tambah lagi,” ujarnya.
Sadimin menegaskan, meskipun kewenangan Pemerintah Provinsi berada pada jenjang SMA, SMK, dan SLB, Pemprov Jateng tetap berkomitmen membantu penanganan sekolah dasar dan SMP yang mengalami kerusakan berat.
Menurutnya, berbagai sumber pembiayaan akan dioptimalkan, mulai dari dana efisiensi, bantuan pemerintah pusat, hingga dukungan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), sehingga revitalisasi sekolah dapat dilakukan lebih cepat.
“Untuk sekolah yang rusak berat pasti kita bantu, baik melalui dana efisiensi, pengajuan ke pusat, maupun UPZ. Pemprov Jateng tetap hadir meski SD dan SMP menjadi kewenangan kabupaten/kota,” pungkasnya.
