GROBOGAN, MettaNEWS – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memimpin langsung rapat koordinasi penanganan darurat banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang yang merendam wilayah Kabupaten Demak dan Grobogan.
Rapat yang digelar di Kantor Kecamatan Gubug, Selasa (17/2/2026), menegaskan langkah cepat jangka pendek bagi warga terdampak sekaligus solusi jangka panjang melalui normalisasi sungai.
Banjir akibat jebolnya tanggul tersebut merendam permukiman dan fasilitas pendidikan, serta memutus akses jalan utama Grobogan–Kota Semarang. Dampaknya, mobilitas warga dan distribusi logistik terganggu.
Dalam arahannya, Ahmad Luthfi meminta seluruh perangkat daerah bergerak cepat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Distribusi bantuan permakanan dan logistik, penyediaan alat tulis serta perlengkapan sekolah, hingga pendataan petani untuk pengajuan asuransi gagal panen menjadi prioritas jangka pendek.
“Dinas pendidikan mengintervensi 26 SMA yang terendam, termasuk SD dan SMP. Inventarisasi dampak yang diderita warga harus dilakukan, termasuk pemberian trauma healing,” terangnya.
Tenaga kesehatan juga diterjunkan untuk memastikan layanan medis tetap berjalan di wilayah terdampak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengerahkan mobil Speling guna menjangkau warga di titik-titik pengungsian maupun lokasi yang sulit diakses.
Terkait infrastruktur, Ahmad Luthfi menekankan percepatan pemulihan akses jalan utama yang terputus. Sambil menunggu pemasangan jembatan armco, ia menginstruksikan jajaran kepolisian untuk menyiapkan dan menyosialisasikan jalur alternatif secara masif agar aktivitas masyarakat dan distribusi logistik tetap terjaga.
Untuk solusi jangka panjang, normalisasi Sungai Tuntang menjadi fokus utama. Saat meninjau lokasi, Ahmad Luthfi menghubungi kementerian terkait yang membawahi Balai Besar Wilayah Sungai. Pemerintah pusat, kata dia, telah mengalokasikan anggaran normalisasi pada 2026 dan tinggal menunggu pelaksanaan.
“Semoga dengan normalisasi sungai tidak terjadi banjir lagi,” kata Ahmad Luthfi.
Ia menegaskan, penanganan bencana harus dilakukan secara terpadu antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Grobogan, dan Pemerintah Kabupaten Demak, serta kementerian terkait. Seluruh pihak diminta fokus membantu warga terdampak melalui pendataan dan bantuan menyeluruh.
“Bencana ini milik bersama. Bukan untuk saling menyalahkan, melainkan saling mengisi sesuai peran masing-masing, baik kementerian, provinsi, maupun kabupaten, untuk mengatasi permasalahan banjir ini,” tegasnya.
