SOLO, MettaNEWS – Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Surakarta bersama Pemerintah Kota Surakarta terus memperkuat budaya keamanan pangan melalui program keterpaduan keamanan pangan yang menyasar sekolah, kelurahan, hingga pasar tradisional. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Keterpaduan Keamanan Pangan Kota Surakarta Tahun 2026 yang digelar di Manganti Praja, Balai Kota Surakarta, Rabu (22/7/2026).
Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan dan sertifikat kepada kader keamanan pangan yang dinilai berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pangan yang aman, bermutu, dan layak konsumsi.
Kepala Balai POM di Surakarta, Taufiqurrohman, S.Si., M.A.B., mengatakan program keterpaduan keamanan pangan dirancang tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi pangan sehat.
Taufiqurrohman menegaskan perhatian terhadap keamanan pangan menjadi semakin penting karena berbagai penyakit tidak menular kini mulai menyerang kelompok usia muda akibat pola konsumsi yang kurang sehat.
“Kami menyebutnya program karena yang kami inginkan adalah dampak, bukan sekadar kegiatan yang selesai setelah seremoni. Kami ingin masyarakat benar-benar sadar pentingnya memilih pangan yang aman dan sehat,” ujar Taufiqurrohman.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil kajian yang pernah dipelajarinya, kasus hipertensi pada pelajar tingkat SMA dan SMK termasuk di Surakarta menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Bahkan, pola konsumsi tidak sehat dikhawatirkan akan berdampak pada meningkatnya penyakit kronis ketika mereka memasuki usia produktif.
Menurut Taufiqurrohman, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama karena generasi muda seharusnya menjadi motor pembangunan, bukan justru terbebani masalah kesehatan. Ia juga menyoroti tingginya jumlah pasien gagal ginjal yang menjalani cuci darah di Surakarta.
“Data yang kami peroleh menunjukkan setiap minggu ada lebih dari 500 pasien menjalani cuci darah di RSUD Dr. Moewardi. Mereka yang menjalani hemodialisis sebenarnya hanya puncak gunung es. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari penyakitnya karena gejalanya tidak langsung terasa,” jelasnya.
Karena itu, BPOM mendorong intervensi yang dilakukan secara berlapis, mulai dari lingkungan sekolah, masyarakat, desa atau kelurahan, hingga pasar sebagai pusat distribusi pangan.
Berbeda dengan pola pembinaan sebelumnya yang lebih mengandalkan petugas BPOM, kini pendekatan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat agar mampu menjadi agen edukasi di lingkungannya masing-masing.
“Kami ingin masyarakat bisa melindungi dirinya sendiri, mengedukasi keluarganya, tetangganya, dan lingkungan sekitarnya. Di sekolah pun demikian, guru memiliki peran besar dalam membangun kesadaran bahwa menjaga kesehatan fisik dan mental adalah investasi masa depan,” katanya.
Dalam program tahun 2026, BPOM melakukan pendampingan melalui Program Desa/Kelurahan Pangan Aman, Program Pembudayaan Keamanan Pangan di Sekolah, serta Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.
Beberapa lokasi yang menjadi sasaran pembinaan antara lain Kelurahan Jagalan, SMP Negeri 1 Surakarta, SMK Negeri 6 Surakarta, MAN 1 Surakarta, serta Pasar Jongke.
Taufiqurrohman berharap keberhasilan program tersebut dapat direplikasi di sekolah, kelurahan, dan pasar lainnya melalui dukungan pemerintah daerah.
“Kami berharap program ini nantinya masuk dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga semakin banyak sekolah, kelurahan, dan pasar yang dapat menerapkannya. Harapannya seluruh warga Surakarta memperoleh manfaat yang sama dalam mewujudkan keamanan pangan,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surakarta, Purwanti, S.K.M., M.Kes., menyampaikan apresiasi kepada Balai POM di Surakarta atas sinergi yang telah terjalin selama bertahun-tahun bersama Pemerintah Kota Surakarta.
Purwanti menyebut, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun budaya keamanan pangan di tengah masyarakat.
“Pemerintah Kota Surakarta menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Balai POM di Surakarta yang selama ini telah menjalin sinergi dan kolaborasi yang sangat baik bersama pemerintah kota dalam mewujudkan keamanan pangan,” kata Purwanti.
Ia menegaskan bahwa keamanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun BPOM, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia pendidikan, pelaku usaha, organisasi masyarakat, hingga media massa.
Purwanti juga mengingatkan bahwa penyakit tidak menular seperti hipertensi dan penyakit jantung masih menjadi penyumbang terbesar pembiayaan BPJS Kesehatan. Oleh sebab itu, edukasi mengenai pola konsumsi yang sehat harus terus diperkuat.
Kegiatan monitoring dan evaluasi lanjutnya bukan sekadar menilai capaian program, tetapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai tantangan sekaligus menyusun langkah perbaikan ke depan.
Ia berharap sekolah, kelurahan, dan pasar yang telah mendapatkan pendampingan dapat menjadi role model bagi wilayah lain di Kota Surakarta.
“Keberhasilan membangun budaya keamanan pangan tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan atau sertifikat yang diperoleh, tetapi dari perubahan perilaku masyarakat dalam memilih pangan yang aman setiap hari,” tegasnya.
Purwanti menambahkan, hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi dasar penyusunan rencana aksi tahun 2027 agar program keamanan pangan semakin tepat sasaran, berkelanjutan, dan dapat diterapkan di lebih banyak wilayah.
Melalui kolaborasi antara BPOM, Pemerintah Kota Surakarta, sekolah, kelurahan, pasar, kader keamanan pangan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, diharapkan budaya keamanan pangan semakin mengakar di tengah masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan Surakarta sebagai kota yang sehat, maju, inklusif, dan berkelanjutan.
