SOLO, MettaNEWS – Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, menegaskan bahwa literasi politik tidak hanya sebatas memahami proses demokrasi, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, menyaring informasi, serta menjaga persatuan di tengah derasnya arus informasi di era digital. Menurutnya, bekal tersebut sangat penting dimiliki para tokoh masyarakat agar mampu menjalankan peran sebagai penjaga harmoni sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Astrid saat menghadiri kegiatan Literasi Politik bagi Tokoh Masyarakat yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Surakarta di Gedung Dinas Kesehatan Kota (DKK), Kompleks Balai Kota Surakarta, Selasa (21/7/2026).
Dalam pemaparannya, Astrid mengibaratkan tokoh masyarakat sebagai jaringan saraf dalam tubuh manusia yang memiliki fungsi menyalurkan informasi, aspirasi, serta berbagai pesan penting hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
Posisi tersebut lanjut Astrid menjadikan tokoh masyarakat sebagai simpul strategis dalam membangun komunikasi yang efektif, menjaga keharmonisan sosial, sekaligus membantu masyarakat menyikapi berbagai persoalan secara bijaksana dan bertanggung jawab.
“Tokoh masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Mereka menjadi ujung tombak dalam menyampaikan informasi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Astrid mengatakan tantangan demokrasi saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan perbedaan pilihan politik, tetapi juga dipengaruhi derasnya arus informasi yang sering kali dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi provokatif, hoaks, maupun isu-isu sensitif yang berkaitan dengan agama, budaya, keyakinan, dan kepentingan tertentu.
Apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan literasi yang memadai, kondisi tersebut berpotensi memicu keresahan hingga mengganggu persatuan dan kerukunan.
“Oleh karena itu, tokoh masyarakat harus memiliki kemampuan untuk menyaring informasi, memverifikasi kebenaran, dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dapat memecah persatuan. Mereka harus menjadi filter sekaligus benteng dalam menjaga kehidupan demokrasi yang sehat,” tegas Astrid.
Ia menambahkan, Kota Surakarta memiliki modal sosial yang kuat untuk menjaga stabilitas daerah melalui berbagai forum pemberdayaan masyarakat yang selama ini telah berjalan dengan baik.
Forum-forum tersebut antara lain Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Tim Penggerak PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), hingga forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Menurut Astrid, seluruh jejaring tersebut perlu terus diperkuat melalui peningkatan literasi politik sehingga masyarakat semakin siap menghadapi dinamika demokrasi sekaligus perkembangan informasi yang bergerak sangat cepat.
Ia berharap para tokoh masyarakat tidak hanya berperan sebagai penyambung aspirasi warga kepada pemerintah, tetapi juga menjadi agen edukasi politik yang mampu menghadirkan suasana sejuk, menjaga ruang dialog yang sehat, dan memperkuat semangat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kota Solo.
“Tokoh masyarakat diharapkan mampu menjadi teladan dalam membangun komunikasi yang baik, menyampaikan informasi yang benar, serta mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan meskipun memiliki perbedaan pandangan,” katanya.
Melalui penguatan literasi politik, Astrid optimistis kualitas demokrasi di Kota Surakarta akan semakin matang, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.
Kegiatan yang digelar Kesbangpol Kota Surakarta tersebut diikuti oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, serta perwakilan unsur kewilayahan dari berbagai wilayah di Kota Surakarta.
Dalam forum tersebut, peserta mendapatkan penguatan mengenai literasi politik, wawasan kebangsaan, kemampuan menyaring informasi di era digital, hingga peran strategis masyarakat dalam menjaga kerukunan, kondusivitas daerah, serta memperkuat ketahanan sosial sebagai fondasi terciptanya demokrasi yang berkualitas.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Surakarta berharap sinergi antara pemerintah dan para tokoh masyarakat semakin kuat dalam menghadapi tantangan demokrasi modern, sehingga iklim kehidupan bermasyarakat tetap kondusif, damai, dan mampu menjadi contoh praktik demokrasi yang sehat di tengah keberagaman.
