SEMARANG, MettaNEWS – Meningkatnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah pesantren menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku saja tidak cukup untuk menghentikan terulangnya kasus serupa.
Menurutnya, perlindungan terhadap santri harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga aparat penegak hukum.
“Tidak cukup hanya dengan penegakan hukum. Kita harus saling asah dan asuh. Seluruh tokoh masyarakat perlu dikumpulkan untuk menyadarkan kembali agar kejadian kekerasan tidak terulang,” kata Ahmad Luthfi usai menghadiri peringatan Hari Lahir ke-76 Fatayat NU di Semarang, Sabtu (30/5/2026).
Luthfi menegaskan, proses hukum terhadap pelaku kekerasan tetap menjadi kewenangan aparat kepolisian. Namun, upaya pemulihan korban serta pembenahan sistem perlindungan di lingkungan pesantren membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Karena itu, Pemprov Jawa Tengah mulai membangun koordinasi lintas sektor guna memperkuat pengawasan dan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan keagamaan.
Gubernur mengungkapkan, dirinya telah berkoordinasi dengan Ketua PWNU Jawa Tengah KH Abdul Ghaffar Rozin untuk membahas langkah-langkah strategis dalam mencegah kekerasan di pesantren.
Ke depan, pemerintah akan melibatkan kementerian terkait, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam membangun sistem perlindungan yang lebih komprehensif bagi para santri.
“Kekerasan yang terjadi di sejumlah pesantren harus menjadi evaluasi bersama. Jangan sampai kasus-kasus seperti ini terus berulang,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pimpinan Wilayah Fatayat NU Jawa Tengah, Tazkiyatul Mutmainah, menegaskan komitmen organisasinya untuk terus berada di garis depan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.
Menurutnya, keberanian korban maupun masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan menjadi faktor penting dalam memutus mata rantai kekerasan, terutama kekerasan seksual yang masih banyak terjadi di sekitar lingkungan masyarakat.
“Kami terus mengedukasi masyarakat agar berani bersuara ketika melihat, mengetahui, atau menjadi korban kekerasan. Terutama kekerasan seksual, karena ini adalah tugas kita bersama,” ujarnya.
Tazkiyatul yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Tegal menyatakan Fatayat NU Jawa Tengah siap mendukung berbagai program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak.
Ia menilai sinergi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, serta tokoh agama menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi generasi muda.
Komitmen bersama tersebut diharapkan mampu memastikan pesantren tetap menjadi ruang pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sebab, menjaga santri bukan hanya melindungi generasi hari ini, tetapi juga menjaga masa depan Jawa Tengah dan Indonesia.
