SOLO, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meneguhkan langkah strategis menuju swasembada pangan nasional 2026 dengan menandatangani komitmen bersama seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah.
Penandatanganan tersebut dipimpin langsung Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sebagai bagian dari roadmap pembangunan daerah bertajuk “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional.”
Komitmen bersama ini ditandatangani di Hotel The Sunan, Surakarta, Rabu (14/1/2026), dan melibatkan instansi vertikal seperti Kodam IV/Diponegoro, Polda Jawa Tengah, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah sebagai mitra strategis penguatan ketahanan pangan.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, pencapaian swasembada pangan tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral, melainkan membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta dukungan lintas sektor.
“Swasembada pangan nasional kita roadmap-kan di Jawa Tengah pada 2026. Ini tidak bisa dilakukan oleh gubernur sendiri, tetapi harus terkoneksi dengan bupati dan wali kota. Mulai dari luasan lahan, komoditas unggulan, potensi wilayah, distribusi hingga pemasaran. Termasuk dukungan instansi vertikal seperti Kodam dan Polda,” tegas Ahmad Luthfi didampingi Wakil Gubernur Taj Yasin.
Dalam roadmap ketahanan pangan 2026, Pemprov Jawa Tengah menargetkan produksi padi mencapai 10,5 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat 12,22 persen dibandingkan realisasi 2025. Produksi jagung ditargetkan sebesar 3,7 juta ton atau naik 0,17 persen, sementara produksi tebu dipatok mencapai 4,4 juta ton.
Untuk mendukung target tersebut, Pemprov Jateng menetapkan sejumlah wilayah prioritas intervensi sebagai sentra produksi pangan.
Intervensi benih padi melalui APBD 2026 akan difokuskan pada 12 kabupaten, yakni Cilacap, Kebumen, Tegal, Brebes, Pemalang, Demak, Grobogan, Sragen, Sukoharjo, Blora, Rembang, dan Pati.
Sementara produksi jagung akan dikembangkan pada lahan seluas 3.200 hektare di delapan kabupaten, meliputi Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Karanganyar, Kendal, Pemalang, dan Rembang.
Program ini turut melibatkan koordinasi intensif dengan Polda Jawa Tengah dan jajaran polres di daerah.
Komoditas tebu juga menjadi perhatian serius menyusul berkurangnya lahan pengembangan di Kabupaten Blora akibat penghentian penanaman di kawasan KHDTK milik UGM.
Kondisi tersebut diperkirakan menurunkan produksi hingga 410.679 ton, sehingga Pemprov Jateng akan menyesuaikan lokasi pengembangan baru sesuai arahan pemerintah pusat dan keberadaan pabrik gula.
Selain intervensi wilayah, Jawa Tengah juga disiapkan sebagai pusat benih nasional. Gubernur Ahmad Luthfi menginstruksikan Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk mengoptimalkan 75 balai pertanian dan perkebunan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menegaskan larangan tegas terhadap alih fungsi lahan pertanian produktif dan lahan hijau menjadi kawasan permukiman. Instruksi tersebut telah disampaikan kepada seluruh kepala daerah dan dikoordinasikan dengan Kementerian ATR/BPN.
“Jangan main-main soal alih fungsi lahan. Kalau terbukti melanggar akan saya tindak,” tegasnya lagi.
Untuk menjaga ketersediaan pangan daerah, Pemprov Jateng juga tengah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait pengendalian distribusi hasil panen, khususnya padi, agar kebutuhan dalam daerah terpenuhi sebelum dijual ke luar Jawa Tengah.
“Intinya kebutuhan pangan Jawa Tengah harus terpenuhi dulu. Setelah itu baru bisa didistribusikan ke daerah lain,” kata Ahmad Luthfi.
Upaya swasembada pangan ini juga mencakup sektor peternakan dan perikanan. Pada 2026, produksi susu ditargetkan mencapai 942.497 ton, daging 76.570 ton, dan telur 917.863 ton. Sementara sektor kelautan dan perikanan ditargetkan menghasilkan perikanan tangkap 354.029 ton, perikanan budidaya 600.000 ton, serta produksi garam 541.775 ton.
Pemprov Jateng turut mendorong penguatan sentra garam rakyat di sejumlah wilayah pesisir, antara lain Rembang, Pati, Demak, Jepara, Brebes, Cilacap, dan Purworejo.
Dengan langkah terintegrasi dan komitmen lintas sektor tersebut, Jawa Tengah diharapkan mampu menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional sekaligus memperkuat posisinya sebagai lumbung pangan Indonesia pada 2026.
