SOLO, MettaNEWS – Ancaman gagal panen akibat cuaca ekstrem dan banjir di sejumlah wilayah Jawa Tengah mendorong langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Gubernur Ahmad Luthfi menginstruksikan para bupati dan wali kota untuk segera mengajukan asuransi gagal panen guna melindungi petani dan menjaga stabilitas produksi pangan.
Arahan tersebut disampaikan Gubernur Ahmad Luthfi dalam agenda Komitmen Bersama Pencapaian Target Kinerja Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 2026 yang digelar di The Sunan Hotel, Kota Surakarta, Rabu (14/1/2026).
Menurut Ahmad Luthfi, cuaca ekstrem berupa hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir telah berdampak signifikan terhadap sektor pertanian di sejumlah daerah, khususnya Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara. Banjir yang melanda wilayah tersebut menyebabkan lahan pertanian tergenang air dan berpotensi menimbulkan gagal panen.
“Untuk Kudus, Pati, dan Jepara, saya minta segera diajukan terkait asuransi gagal panen,” tegas Ahmad Luthfi.
Ia meminta pemerintah kabupaten segera melakukan pendataan dan melaporkan luas lahan pertanian yang terdampak banjir kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares, sebagai dasar pengajuan asuransi.
Gubernur menjelaskan, cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi merupakan risiko yang tidak dapat dihindari, terutama di tengah perubahan iklim.
Namun demikian, dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan melalui langkah mitigasi yang tepat dan kesiapsiagaan pemerintah daerah.
Selain pengajuan asuransi gagal panen, Ahmad Luthfi juga menekankan pentingnya penguatan standar operasional prosedur (SOP) penanganan bencana di tingkat kabupaten dan kota.
Hal tersebut meliputi kesiapan penetapan status darurat, pembentukan satuan tugas, penyediaan logistik, hingga pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat terdampak.
“Semua daerah harus siap dengan SOP bencana. Jangan menunggu dampak semakin besar baru bergerak,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa pencapaian target ketahanan pangan Jawa Tengah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi secara mandiri. Diperlukan kolaborasi dan komitmen kuat dari seluruh kepala daerah agar program berjalan efektif.
“Tidak bisa dilakukan oleh gubernur seorang. Harus dengan dukungan para bupati dan wali kota,” kata Ahmad Luthfi.
Agenda komitmen ketahanan pangan ini merupakan bagian dari strategi besar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan swasembada pangan pada 2026.
Salah satu target utama yang dicanangkan adalah produksi padi sebesar 10,5 juta ton gabah kering giling (GKG).
Dengan langkah antisipatif melalui asuransi gagal panen serta penguatan mitigasi bencana,
Pemprov Jawa Tengah berharap dampak cuaca ekstrem terhadap sektor pertanian dapat ditekan, sehingga ketahanan pangan daerah tetap terjaga di tengah tantangan iklim yang semakin dinamis.
