SOLO, MettaNEWS – Memasuki awal tahun 2026, kondisi perekonomian Indonesia dinilai masih menghadapi tekanan berat sebagai kelanjutan dari perlambatan ekonomi yang terjadi sepanjang tahun 2025. Inflasi, khususnya pada sektor pangan, menjadi salah satu isu utama yang perlu diwaspadai.
Ekonom Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, S.E., M.Si., mengatakan perlambatan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik global maupun nasional. Menurutnya, perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih serta dinamika geopolitik internasional masih memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi dunia.
“Dampaknya terasa di dalam negeri. Ekonomi nasional masih melambat, sektor industri belum sepenuhnya bergerak optimal, dan target pertumbuhan ekonomi 8 persen belum tercapai. Hingga akhir 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di kisaran 5 persen,” ungkap Prof. Agus, Senin (5/1/2026).
Selain perlambatan ekonomi, Anton menyoroti persoalan inflasi yang kerap terjadi pada momen tertentu seperti Natal, Tahun Baru, Ramadan, dan Idulfitri. Kenaikan harga, terutama pada komoditas pangan, menjadi fenomena yang berulang setiap tahun.
Namun, ia menilai penyebab inflasi di Indonesia tidak sesederhana peningkatan permintaan. Menurutnya, persoalan distribusi dan tata kelola rantai pasok menjadi faktor dominan.
“Penyebab inflasi di Indonesia itu lebih banyak karena masalah distribusi. Ada pihak-pihak yang memiliki akses terhadap komoditas pangan dan menahan pasokan dengan harapan harga naik saat permintaan meningkat,” jelasnya.
Selain distribusi, perubahan iklim juga berpengaruh terhadap kenaikan harga pangan, misalnya akibat gagal panen yang menurunkan pasokan. Peningkatan konsumsi masyarakat pada masa liburan, pariwisata, dan perayaan tertentu turut mendorong lonjakan harga di pasar.
Anton menjelaskan bahwa Bank Indonesia telah menerapkan kebijakan moneter melalui instrumen suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Dalam perhitungan inflasi, komoditas pangan memiliki kontribusi yang besar sehingga fluktuasi harganya perlu menjadi perhatian serius.
“Kalau dihitung secara rata-rata, inflasi masih bisa dikendalikan. Tapi pada titik-titik tertentu, terutama komoditas pangan, itu patut diwaspadai karena dampaknya bisa menjalar ke sektor lain,” katanya.
Ia mencontohkan, kenaikan harga cabai tidak hanya berdampak pada konsumen rumah tangga, tetapi juga pada industri makanan dan rumah makan. Anton juga menilai kontrol pemerintah terhadap harga komoditas belum optimal, sehingga membuka peluang bagi kelompok tertentu dalam rantai pasok untuk memainkan harga.
“Manajemen rantai pasok pangan seharusnya menjadi perhatian utama. Lemahnya kontrol dan ketersediaan data yang akurat membuat peluang tata kelola yang tidak sehat semakin terbuka,” ujarnya.
Berdasarkan riset yang pernah dilakukannya, Anton menyebut harga yang diterima petani relatif stabil, baik saat harga pasar tinggi maupun rendah. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan keuntungan di sepanjang rantai distribusi.
Kelompok masyarakat yang paling terdampak inflasi, menurut Anton, adalah mereka yang memiliki penghasilan tetap, baik dari kelompok bawah maupun kelas menengah. Kenaikan harga membuat kelompok ini sulit melakukan penyesuaian terhadap pengeluaran.
“Inflasi juga menurunkan daya beli karena alokasi dana untuk menabung dan investasi berkurang. Konsumsi masyarakat akhirnya lebih terfokus pada kebutuhan pokok,” jelasnya.
Meski inflasi tidak selalu berdampak negatif, terutama jika dipicu oleh kenaikan permintaan, Anton mengimbau masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas dan rasional.
“Dalam mengambil keputusan konsumsi, masyarakat perlu mendahulukan kebutuhan dibandingkan keinginan. Dengan begitu, kita tahu prioritas barang yang benar-benar perlu dibeli,” pungkasnya.
