SOLO, MettaNEWS – Perwakilan Mahamenteri KGPA Tedjowulan, Kanjeng Pakoenagoro menegaskan bahwa Panembahan Agung KGPA Tedjowulan tidak berada dalam posisi mendukung atau menolak terkait wacana pelantikan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta Keraton Surakarta Hadiningrat.
Melalui sambungan telepon, Rabu (12/11/2025), Kanjeng Pakoenagoro menjelaskan situasi terkini di lingkungan keraton. Ia memastikan komunikasi dengan seluruh pihak, baik putra-putri PB XII maupun PB XIII, masih berjalan intens. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan pemerintah pusat dan daerah, termasuk Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
“Pak Menteri sudah mengeluarkan surat tertanggal 10 November. Intinya menegaskan bahwa Keraton Surakarta adalah cagar budaya penting yang wajib dilindungi undang-undang. Negara wajib hadir untuk memastikan keraton berjalan sesuai ketentuan adat dan hukum nasional. Beliau juga menegaskan bahwa Mahamenteri (KGPA Tedjowulan) menjalankan fungsi ad interim sesuai SK Mendagri,” terang Pakoenagoro.
Pemerintah, lanjutnya, meminta semua pihak menahan diri dan melakukan rembug keluarga bersama KGPA Tedjowulan sebelum mengambil langkah apapun terkait suksesi. Hal ini untuk menjaga kesejukan dan menghindari perpecahan di internal keluarga keraton.
“Panembahan Agung Tedjowulan tidak dalam posisi mendukung atau menolak siapapun. Beliau merangkul semua pihak dan terus mengonsolidasikan unsur keluarga. Proses komunikasi masih berjalan dan belum mengerucut pada satu atau dua nama,” jelasnya.
Kanjeng Pakoenagoro juga menegaskan, hingga kini pihak Tedjowulan belum berkomentar mengenai rencana upacara pelantikan raja baru yang disebut akan digelar Sabtu (15/11/2025).
“Kami perlu mengingatkan adanya surat Menteri Kebudayaan yang meminta semua pihak menahan diri dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Mahamenteri,” tegasnya.
Sebelumnya, KGPA Tedjowulan sempat memberikan pernyataan saat prosesi pemberangkatan jenazah SISKS Pakoe Boewono XIII, 5 November lalu.
Saat itu, ia menilai perlu pembahasan mendalam dan musyawarah keluarga besar untuk menentukan penerus tahta Keraton Surakarta.
