SOLO, MettaNEWS – Kreator konten sekaligus edukator matematika, Jerome Polin, kembali menjadi sorotan publik. Jerome memanfaatkan popularitasnya untuk menyuarakan isu pendidikan, kesejahteraan guru, dan kritik sosial, termasuk kontroversi soal tunjangan DPR dan gaji guru rendah.
Kritik atas Tunjangan Rumah dan Beras DPR
Jerome menyoroti pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, yang membandingkan biaya kos Rp3 juta per bulan dengan 26 hari kerja, sehingga dinilai setara Rp78 juta. Logika tersebut digunakan untuk membenarkan tunjangan DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Namun, Jerome menilai argumen itu tidak masuk akal.
“Bulan sama hari enggak boleh dikaliin. Kalau tiga juta rupiah per hari, itu bukan kos, itu hotel bintang lima, Pak,” sindir Jerome.
Pernyataan tersebut langsung viral, disukai lebih dari 15,9 juta kali, dan memantik diskusi publik terkait ketimpangan sosial politik Indonesia 2025.
Selain, kritik tunjangan rumah DPR, Jerome juga menyoroti tunjangan beras DPR sebesar Rp12 juta. Menurutnya, jumlah tersebut jauh dari realitas kebutuhan masyarakat. Rp12 juta dibelikan beras premium seharga Rp15.000/kg sudah mendapat 800 kg beras. Jika dibelikannya beras medium seharga Rp12.000/kg maka mendapatkan satu ton beras.
“Tunjangan beras cuma dapat 12 juta/bulan.” CUMA???? Sadar gak 12 juta kalo dipake buat beli beras aja bisa sebanyak apa?” Tulis Jerome dalam takarir media sosial Instagram miliknya.
Ia mempertanyakan dasar perhitungan tunjangan tersebut dan menyindir bahwa hitungan tersebut tidak masuk akal.
Sentilan untuk Sri Mulyani soal Gaji Guru dan Dosen
Tak hanya soal tunjangan DPR, Jerome juga menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengakui gaji guru rendah dan gaji dosen rendah masih menjadi tantangan keuangan negara.
Jerome menilai kondisi ini ironis, mengingat DPR menikmati tunjangan besar, sementara tenaga pendidik masih berjuang dengan penghasilan terbatas.
Kritikan Jerome Polin terkait tunjangan DPR dan isu gaji guru rendah segera mendapat dukungan luas dari masyarakat. Banyak warganet menyebut kritik ini mewakili keresahan rakyat terhadap pengelolaan anggaran negara.
Fenomena ini mencerminkan adanya ketimpangan sosial politik di Indonesia 2025, ketika pejabat publik mendapat tunjangan fantastis, sementara guru dan dosen masih berjuang dalam keterbatasan.
Jerome menutup kritiknya dengan sindiran keras,
“Lah kalo (kalau) rakyatnya susah, masa DPRnya mewah? wkwk.” (Mohamad Adib Rifai/KMM Sastra Indonesia FIB UNS)
