SOLO, MettaNEWS – Kebutuhan akan fasilitas pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kota Solo meningkat setiap tahunnya. Namun sayangnya jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Kota Solo tak sebanding dengan kebutuhan itu.
Pemerintah juga nampaknya luput memperhatikan hak wajib belajar 12 tahun untuk ABK. Hal yang merasakan hal ini tak lain mereka yang bekerja di bidang ini. Salah satunya Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi (PLDPI) Kota Solo.
“Namun, saat ini fenomena yang terjadi anak berkebutuhan khusus semakin meningkat baik di Kota Solo maupun kota-kota lain. Sedangkan daya tampung di SLB juga terbatas saat ini,” kata Humas Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) PLDPI Kota Surakarta Syarifudin Amrullah, Selasa (31/1/2023) siang.
Dari data PLDPI, hanya ada satu Sekolah Luar Biasa yang ada di Solo yakni SLB Negeri Surakarta Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari. Biaya pendidikan sekolah negeri pun cenderung lebih murah.
Namun sayangnya lagi keterbatasan sekolah tersebut mengakibatkan ABK bisa saja putus sekolah. Sebab sekolah negeri memiliki daya tampung yang terbatas.
“Kalau mereka tidak sekolah diinklusi, mereka mau sekolah di mana, jangan sampai kemudian jadinya putus sekolah,” ujar Syarifudin.
Tantangan Anak Berkebutuhan Khusus dengan Keterbatasan Ekonomi
Dengan keterbatasan jumlah dan daya tampung SLB negeri, ABK yang tidak mampu dengan terpaksa bersekolah di SLB swasta atau sekolah inklusi. Padahal sekolah swasta atau inklusi cenderung lebih mahal daripada negeri. Hal ini kembali menjadi tantangan bagi ABK yang lahir dari keluarga kurang mampu.
“Sedangkan yang swasta kan berbayar, yang dari orang tua yang tidak mampu mereka sekolah di mana kalau daya tampung penuh. Mengingat kalau ABK kan juga menanganinya juga khusus,” ujarnya.
Semestinya tiap anak punya hak mendapatkan pendidikan yang layak untuk memaksimalkan tumbuh kembang dan wawasannya, termasuk ABK. Siswa SLB juga seharusnya mendapatkan lebih banyak pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan.
“Orang tua kan harus mengenal dan memahami karakteristik anak tersebut di usia sekolah. SLB bahkan sosialisasi karena dulu sempat dianggap karakter anak kurang terbentuk maksimal hanya karena keberagaman,” katanya.
Dengan berbagai macam hambatan bagi ABK mendapatkan akses pendidikan yang layak ini ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih.
“Kalau yang sekarang mereka seperti halnya mendapatkan pelayanan yang khusus dan ditempatkan orang-orang yang sifatnya punya hambatan khusus,” ujarnya.
