Terdampak Underpass Joglo dan Tak Layak, Kelurahan Banjarsari akan Dipindah  

oleh
oleh
Sidak Komisi I DPRD Surakarta di Kelurahan Banjarsari | Metta NEWS / Puspita

SOLO, MettaNEWS – Kelurahan Banjarsari yang berada dekat dengan simpang 7 Joglo akan dipindah. Selain karena terdampak underpass yang akan dibangun juga karena kelurahan tersebut sudah tidak layak bila dibandingkan dengan luasnya bidang layanan. 

Pada inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Kota Surakarta, Kepala Kelurahan Banjarsari Endang Wahyuni mengatakan meskipun pihaknya belum tahu seberapa besar dampak dari pembangunan underpass Joglo namun kondisi kantor kelurahan yang sudah tua dan sempit memang perlu untuk direlokasi.

“Sebelum kena dampak saja kantor ini sudah tidak representatif untuk melayani warga. Karena wilayah kita luas, 22 RW dan 103 RT kadang ingin mengundang semua warga ya tidak bisa karena tempatnya kecil,” ungkap Endang ketika ditemui di kantor Kelurahan Banjarsari, Jumat (22/7/2022). 

Endang berharap relokasi kantor Kelurahan bisa segera terealisasi. Pihaknya menyebut belum bisa untuk tahun ini karena belum jelas lokasi pemindahannya. 

“Harapan kami bisa pindah tahun depan. Kami sudah koordinasi dengan Kecamatan untuk lahannya. Ini luasnya cuma 565 meter persegi, kan ya kurang untuk pelayanan masyarakat dengan jumlah warga 19 ribu an,” papar Endang. 

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Surakarta Suharsono mengungkapkan, pihaknya melakukan sidak ke kelurahan Banjarsari untuk menggali informasi mengenai dampak underpass serta relokasi kelurahan. 

“Kami menggali dulu apakah sudah penjajakan terkait tempat lokasi yang diinginkan untuk relokasi. Dari informasi yang kami dapat tadi ada lahan di belakang SMP N 18,” ungkap Harsono. 

Harsono menyebut pembangunan underpass Joglo dibawah koordinasi kementerian PUPR berbeda dengan rail layang. 

“Memang terdampak atau tidak harus relokasi karena sudah tidak representatif untuk kantor kelurahan yang harus menangani belasan ribu warga. Nanti bekas kantor in bisa kita fungsikan untuk ruang terbuka hijau,” tegas Harsono. 

Harsono menambahkan usai sidak pihaknya akan koordinasi dengan leading sektor terkait sambil menunggu koordinasi dengan PUPR.