SALATIGA, MettaNEWS – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa kota memiliki peran strategis sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi dan penggerak kemajuan wilayah. Karena itu, kemajuan kota dinilai akan berdampak langsung terhadap pembangunan nasional.
Hal tersebut disampaikan Sumarno saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Komisariat Wilayah (Rakorkomwil) III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Tahun 2026 di Wahid Prime Salatiga, Kamis (23/7/2026).
Rakorkomwil III Apeksi diikuti oleh 25 pemerintah kota dari lima provinsi, yang membahas berbagai isu strategis terkait tata kelola pemerintahan perkotaan.
Mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, Sumarno mengapresiasi peran kota-kota di Indonesia yang selama ini menjadi motor penggerak pembangunan daerah.
Menurutnya, kota tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga mendorong kemajuan wilayah kabupaten di sekitarnya sehingga memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan nasional.
“Saya sepakat dengan tema rakor ini, kalau kota maju maka Indonesia juga maju. Kota itu menjadi episentrum dan penggerak efisiensi kemajuan suatu wilayah,” ujar Sumarno di hadapan para wali kota peserta Rakorkomwil III Apeksi.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan memperkuat sumber-sumber pendapatan daerah.
Sumarno menjelaskan, sebagian besar pendapatan daerah saat ini masih bergantung pada sektor konsumsi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Rokok.
Sementara itu, sumber penerimaan yang berasal dari aktivitas investasi, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penghasilan (PPh), masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memperluas ruang fiskal dalam membiayai pembangunan.
Selain persoalan fiskal, Sumarno juga menyoroti isu pengelolaan sampah yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah di banyak daerah.
Ia menilai penyelesaian persoalan sampah harus dimulai dari wilayah penghasil sampah dengan memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengurangi dan memilah sampah sejak dari sumbernya.
“Jadi mungkin yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengolah sampah ini lebih secara wilayah-wilayah penghasil sampah. PR yang pertama adalah bagaimana kita untuk menyadarkan masyarakat di hulunya, produksi sampahnya, memilahnya,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisariat Wilayah III Apeksi yang juga Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan Rakorkomwil III merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Apeksi Tahun 2026 di Medan.
Menurut Farhan, Rakernas telah menghasilkan sepuluh rekomendasi strategis yang menjadi arah kebijakan bersama pemerintah kota di Indonesia.
Beberapa rekomendasi tersebut meliputi penguatan kapasitas fiskal daerah, reformasi keuangan daerah, penataan ruang, penguatan kerja sama antardaerah, hingga peningkatan advokasi hukum dan kepastian regulasi.
Selain itu, Komwil III Apeksi juga telah menyusun sejumlah program kerja prioritas pada 2026, di antaranya climate and urban resilience, governance and fiscal reform, capacity building, serta youth and innovation.
Farhan berharap seluruh wali kota anggota Komwil III Apeksi dapat mengawal implementasi berbagai rekomendasi tersebut agar tidak berhenti pada tataran diskusi, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Satu langkah, kuatkan kota, majukan Indonesia,” tegas Farhan.
Melalui Rakorkomwil III Apeksi 2026, para kepala daerah diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antarkota dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari penguatan ekonomi daerah, peningkatan kapasitas fiskal, pengelolaan lingkungan, hingga pengembangan inovasi perkotaan demi mewujudkan kota-kota yang semakin maju dan berdaya saing.
