SOLO, MettaNEWS – Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli Gayo, mengingatkan generasi muda agar tidak mudah terkecoh oleh arus informasi di media sosial dalam menilai kinerja pemerintah.
Ia menegaskan pentingnya menggunakan data resmi dan analisis komprehensif sebagai dasar dalam menyampaikan kritik maupun opini publik.
Hal itu disampaikan Zulkifli dalam diskusi publik bertema Syawalan Hukum dan Ekonomi: Ramah Investasi, Tanpa Korupsi yang digelar di Pendopo Lodji Gandrung, Senin (13/4/2026).
Zulkifli menyebut ruang digital saat ini kerap dipenuhi potongan video, cuplikan pernyataan, hingga narasi sepihak yang tidak mencerminkan kondisi secara utuh. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak mengambil kesimpulan hanya dari konten viral.
“Ketika mengeluarkan pandangan harus berbasis data dan analisa. Tidak bisa hanya mengambil satu cuplikan dari media sosial,” ujarnya.
Zulkifli menilai kebiasaan menyimpulkan persoalan dari konten viral berisiko menyesatkan opini publik serta menutup ruang diskusi yang lebih substantif. Ia juga menyinggung munculnya narasi di media sosial yang meragukan kinerja pemerintah di Jawa Tengah.
Menurut Zulkifli, persepsi semacam itu harus diuji melalui indikator objektif seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas inflasi, realisasi investasi, pembangunan infrastruktur, hingga kualitas layanan publik.
“Kalau di sosmed dibilang Jateng tidak ada gubernurnya, apakah mungkin pertumbuhan ekonomi bisa meningkat?” katanya.
Ia memgungkapkan, berdasarkan data resmi, Jawa Tengah menunjukkan capaian positif dalam sejumlah indikator makro, termasuk menjadi salah satu daerah dengan realisasi investasi terbaik di Pulau Jawa.
Zulkifli juga menyoroti pentingnya memahami pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ia mencontohkan keluhan terkait jalan rusak yang sering diarahkan ke pemerintah provinsi, padahal tidak semua ruas jalan menjadi kewenangan provinsi.
Ia memgungkapkan, tingkat kemantapan jalan provinsi di Jawa Tengah telah mencapai sekitar 94 persen, sementara banyak persoalan berada di ruas kabupaten/kota.
Selain itu, ia menilai berbagai program pemerintah yang berdampak langsung ke masyarakat kerap kurang mendapat perhatian karena kalah oleh isu sensasional di media sosial. Program tersebut antara lain beasiswa, perbaikan rumah tidak layak huni, layanan dokter spesialis keliling, hingga program Kartu Zilenial untuk pemetaan minat dan pelatihan kerja anak muda.
“Program Kartu Zilenial ini untuk memastikan pelatihan sesuai bakat, sehingga penanganan pengangguran lebih efektif,” jelasnya.
Zulkifli juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia menyebut Jawa Tengah menjadikan indeks integritas nasional sebagai salah satu indikator utama pembangunan daerah.
Di akhir penyampaiannya, ia mengajak mahasiswa dan pelajar untuk membangun budaya berpikir kritis, memverifikasi sumber informasi, serta tidak reaktif terhadap isu yang beredar di media sosial.
“Ruang publik akan lebih sehat jika diskusi berbasis data, bukan sekadar sensasi digital,” tegasnya.
Diskusi tersebut turut dihadiri Wali Kota Surakarta Respati Ardi, Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta Supriyanto, Ketua Komisi Kejaksaan RI Pujiono Suwadi, serta sejumlah narasumber lainnya.
Kegiatan yang diinisiasi Kejaksaan Negeri Surakarta bersama Pemerintah Kota Surakarta dan mitra tersebut diikuti ratusan peserta dari kalangan mahasiswa, pelajar, dan komunitas anak muda.
