SOLO, MettaNEWS – Universitas Tunas Pembangunan (UTP) Surakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Transformasi Pendidikan Menuju Pendidikan Tinggi yang Berdampak dan Berkelanjutan” di Kampus II UTP Banjarsari, Solo, Senin (22/12/2025).
Kegiatan ini menjadi forum strategis kolaborasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) bersama Komisi X DPR RI dalam membahas peningkatan mutu pendidikan tinggi, khususnya penguatan peran perguruan tinggi swasta (PTS).
FGD tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Anggota Komisi X DPR RI Drs. Juliyatmono, M.M., M.H., Kepala Kelompok Kerja Bidang Akademik dan Kemahasiswaan LLDikti Wilayah VI Jawa Tengah Sri Hartanto, serta Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum.
Rektor UTP Surakarta Prof. Dr. Dra. Winarti, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa tema pendidikan tinggi berdampak dan berkelanjutan dipilih karena menjadi isu aktual dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi saat ini. Menurutnya, konsep tersebut masih membutuhkan penguatan agar benar-benar mengakar, terutama di lingkungan PTS.
“Melalui FGD ini kami berharap memperoleh masukan dan informasi strategis untuk peningkatan mutu pendidikan di UTP. Transformasi pendidikan tinggi tidak boleh berhenti pada tataran konsep, tetapi harus diwujudkan hingga level produk dan luaran nyata,” tutur Winarti.
Ia juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi PTS, mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah mahasiswa, hingga kebijakan pendanaan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak. Menurutnya, PTS kecil justru membutuhkan dukungan lebih besar agar mampu tumbuh dan berdaya saing.
“PTS akan stabil jika jumlah mahasiswanya mencukupi. Kami berharap kebijakan pemerintah lebih berpihak pada PTS kecil agar bisa berkembang, bukan justru tertinggal,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Juliyatmono menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan keadilan bagi perguruan tinggi swasta. Ia mengungkapkan bahwa Komisi X saat ini tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang diharapkan mampu memperlakukan PTN dan PTS secara setara.
“Sejarah pendidikan tinggi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran swasta. Karena itu, bantuan operasional dan dukungan negara ke depan harus diberikan secara adil antara perguruan tinggi negeri dan swasta,” tegasnya.
Juliyatmono juga menyinggung persoalan regulasi penerimaan mahasiswa yang dinilainya masih timpang. Ia menilai perlu ada perbaikan kebijakan agar PTS tidak semakin terdesak oleh pola penerimaan mahasiswa di PTN yang terlalu longgar.
Dalam forum tersebut, Rektor UMS Prof. Dr. Harun Joko Prayitno turut menyampaikan pandangannya terkait ketimpangan pendanaan antara PTN dan PTS. Selain itu, ia menyoroti perbedaan kemudahan dalam pembukaan program studi baru.
“PTN lebih mudah membuka prodi baru dibandingkan PTS yang harus melalui proses panjang hingga delapan atau sembilan tahun,” tandas Prof. Harun.
FGD ini diharapkan menjadi ruang dialog konstruktif antara PTS, pemerintah, dan DPR RI untuk merumuskan kebijakan pendidikan tinggi yang lebih adil, berdampak, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi PTS dalam ekosistem pendidikan nasional.
