Unisri Kukuhkan Profesor Winarti Sebagai Guru Besar Ilmu Kebijakan Publik

oleh
oleh
unisri
Unisri kukuhkan Prof.Dr.Dra. Winarti, M.Si sebagai guru besar bidang Ilmu Kebijakan Publik FISIP | MettaNEWS / Puspita

SOLO, MettaNEWS – Universitas Slamet Riyadi menambah satu guru besar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pengukuhan Guru Besar Prof.Dr.Dra. Winarti, M.Si. dalam Ilmu Kebijakan Publik ini berlangsung di Auditorium Unisri, Senin (30/1/2023).

Pada pengukuhannya, Prof. Winarti menyampaikan orasi ilmiah dalam Sidang Senat Terbuka Unisri. Paparan orasi ilmiahnya mengambil tema Kebijakan Pengembangan Potensi Daerah Dalam Mewujudkan Masyarakat Sejahtera.

Prof. Winarti menyampaikan pengembangan potensi daerah ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat bukan hanya untuk kelompok masyarakat tertentu.

“Bupati dan Wali Kota memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan. Harus memikirkan bagaimana seluruh masyarakat bisa berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerahnya,” kata Prof. Winarti.

Prof. Winarti menegaskan, kebijakan publik merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Namun kebijakan publik memang sering kali diabaikan.

“Padahal dalam satu kehidupan kita selalu terkena dengan kebijakan-kebijakan itu tetapi masyarakat secara luas belum memahami apa itu pentingnya kebijakan. Bahkan saya seringkali mengatakan kebijakan publik yang penting itu sama atau bahkan melebihi dari profesi dokter. Misalnya dokter itu memeriksa seseorang pasien menyuntik kalau suntikannya atau obatnya salah malpraktek yang mati hanya satu orang sebagai pasiennya. Tetapi kalau kebijakan publik yang terkena adalah masyarakat banyak,” paparnya.

Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Soroti Kebijakan Otonomi Daerah

Orasi ilmiah Prof. Winarti soroti pentingnya kebijakan publik bagi masyarakat | MettaNEWs / Puspita

Ia melanjutkan, kebijakan yang terpenting adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut juga implementasi serta evaluasinya.

“Hal ini agar dapat kita ketahui apakah kebijakan dari pemerintah itu dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang masyarakat hadapi,”

Prof. Winarti juga menyebut kebjiakan Otonomi Daerah bukan sekadar perubahan sistem pemerintahan tapi juga tercapainya kesejahteraan masyarakat sampai tingkat terendah.

“Otonomi Daerah sudah berjalan 25 tahun, namun kesejahteraan belum menghampiri Sebagian masyarakat Indonesia. Masih banyak dari kita yang tidak bisa mengakses atau menikmati fasilitas pemerintah,” ungkapnya.

Hal tersebut, lanjut Prof. Winarti menjadi keprihatinan dan masalah bangsa yang harus ada solusinya. Serta evaluasi apa yang salah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

“Tentunya Pemerintah tidak sendiri dalam membangun negeri yang kita cintai ini. Demi kesejahteraan bangsa sendiri, kami yang ada di Perguruan Tinggi siap untuk bersinergi dengan pemerintah,” pungkas Prof. Winarti.