SOLO, Metta NEWS – Mengambil momen Sumpah Pemuda, tim sukses atau ormas pengusung rival Gibran Rakabuming pada Pilkada 2020 kemarin, Tikus Pithi Hanata Baris semakin mantap terjun di kancah perpolitikan nasional. Kemantapan ini ditandai dengan resmi mendeklarasikan Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), Kamis (28/10) di Adhiwangsa Hotel.
Deklarasi Partai Kedaulatan Rakyat ini mengusung Tuntas Subagyo sebagai ketua umum dan dihadiri oleh ratusan pendukungnya.
Ketua Umum PKR Tuntas Subagyo mengungkapkan dalam waktu dua bulan sebelum deklarasi, pihaknya sudah melakukan tahapan untuk memenuhi persyaratan mendirikan partai politik.
“Saat ini sudah ada 19 provinsi di Indonesia yang telah bergabung dengan PKR. Deklarasi ini untuk mengenalkan Partai Kedaulatan Rakyat di seluruh Indonesia. kita targetkan pembentukan kader di 34 provinsi di Indonesia bisa selesai akhir tahun ini” terang Tuntas.
Tuntas mengatakan, PKR memilih Punakawan sebagai icon partai mereka. Menurut Tuntas, Punakawan milik masyarakat umum yang dapat diartikan mampu mengakomodir kepentingan masyarakat.
Ormas Tikus Pithi sendiri bukan ormas baru di kancah politik kota Solo. Seperti diketahui, ormas Tikus Pithi Hanata Baris pernah mengusung pasangan Bagyo Wahyono-FX Supardjo (BaJo) melawan pasangan Gibran Rakabuming -Teguh Prakosa yang berhasil memenangkan Pilkada Solo 2020.
Tuntas menyebut meskipun deklarasi partai digelar di Kota Solo, namun kantor pusat (DPP) PKR berada di Jakarta.
“Pemilihan Kota Solo sebagai lokasi deklarasi karena di Solo merupakan titik mulai kebangkitan Tikus Pithi terutama saat Pilkada Solo 2020. Pada deklarasi ini juga menunjukkan ikon partai kami yakni tokoh Punakawan yang memiliki arti bagi masyarakat umum. Punakawan yang identik dan mencerminkan rakyat,” ujarnya.
Deklarasi PKR ini juga dilangsungkan secara online yang diikuti oleh perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari sejumlah wilayah diantaranya Jakarta, Sumatera Barat, Papua, Papua Barat, Aceh, dan Sulawesi.
Tuntas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap partai ini sangat tinggi, karena masyarakat ingin adanya perubahan besar dalam demokrasi di Indonesia.
