SOLO, MettaNEWS – Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, memberikan keynote speech sekaligus membuka Talkshow SIG X Gender Camp 2025 yang digelar di Kantor Kecamatan Jebres, Surakarta, Sabtu (13/12/2025). Kegiatan ini mengusung tema “Keadilan Gender dalam Pembangunan Kota: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Partisipasi Setara”.
Forum tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan pemahaman bahwa kesetaraan gender bukan sekadar isu sosial, melainkan strategi pembangunan yang berpengaruh langsung terhadap kualitas kebijakan publik dan keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam keynote speech-nya, Astrid Widayani menegaskan bahwa pembangunan yang tidak berpijak pada prinsip keadilan gender berpotensi melahirkan kebijakan yang timpang dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, pengarusutamaan gender harus terintegrasi secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.
“Kesetaraan gender bukan hanya soal keadilan, tetapi soal efektivitas pembangunan. Ketika perempuan dan laki-laki memiliki ruang partisipasi yang setara, maka kualitas kebijakan publik dan dampak pembangunan akan jauh lebih kuat,” tegas Astrid.
Ia juga menyoroti masih rendahnya keterwakilan perempuan di ranah strategis, termasuk dalam politik dan pengambilan keputusan. Kondisi tersebut, menurutnya, akan berimplikasi pada sulitnya mengimplementasikan kesetaraan gender di sektor lain, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik.
Komitmen Astrid dalam mendorong kesetaraan gender juga tercermin dari keterlibatannya sebagai narasumber dalam Pelatihan Duta Adipangastuti se-Jawa Tengah yang diinisiasi Solo Bersimfonj, Selasa (9/12), di Hotel Asia Solo. Pelatihan ini diikuti oleh 58 siswa dan guru dari 58 SMA pelaksana Sekolah Adipangastuti, dengan pendampingan sebelas Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
Dalam sesi bertema “Kepemimpinan Perempuan: Peran Remaja Membangun Kesetaraan”, Astrid menekankan pentingnya peran Duta Adipangastuti sebagai agen perubahan dalam mendorong kesetaraan gender di ruang publik dan pengambilan kebijakan. Ia menyampaikan bahwa perjuangan mewujudkan kesetaraan gender membutuhkan keberanian, konsistensi, serta kolaborasi lintas sektor.
“Kalau kesetaraan gender di ranah politik dan pengambilan keputusan tidak terpenuhi, maka akan sulit mengimplementasikan kesetaraan gender di bidang yang lain. Di sinilah peran para duta menjadi sangat penting, sebagai penggerak perubahan di masyarakat,” ujarnya.
Keseriusan Pemerintah Kota Surakarta dalam mendukung kesetaraan gender diwujudkan melalui penguatan regulasi dan kelembagaan. Pemkot Surakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender serta Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 28.2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Selain itu, dibentuk Kelompok Kerja dan Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender di tingkat kota guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif lintas perangkat daerah.
Berbagai program responsif gender juga terus dijalankan, mulai dari pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pemenuhan hak anak, peningkatan kualitas keluarga, hingga penguatan layanan publik yang inklusif dan sensitif gender. Program-program tersebut dirancang agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh warga tanpa memandang gender.
Komitmen tersebut tercermin dari capaian Anugerah Parahita Ekapraya yang diraih Kota Surakarta secara berkelanjutan sejak 2018, dengan pencapaian tertinggi kategori utama pada tahun 2023. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa pembangunan berbasis kesetaraan gender telah menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan Kota Surakarta.
Melalui berbagai forum dialog, pelatihan, dan penguatan kebijakan, Pemerintah Kota Surakarta berharap kesetaraan gender tidak berhenti sebagai wacana, tetapi benar-benar terimplementasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan sebagai pijakan menuju kota yang adil, inklusif, dan berdaya saing.
